Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo gagal mencapai target tingkat pengangguran terbuka sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2020 sebesar 1,7 persen karena pandemi COVID-19 yang berdampak banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja pegawainya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo Astungkara di Kulon Progo, Jumat, mengatakan berdasarkan target RPJMD, tingkat pengangguran terbuka sebesar 1,7 persen, namun dengan adanya pandemi COVID-19, yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2020, sebesar 5,80 persen, dan terealisasi 3,71 persen.
"Kalau berdasarkan RPJMD 2017-2022, pada 2020, Pemkab Kulon Progo gagal mencapai target tersebut. Namun kalau berdasarkan penyesuaian RPKD 2020, maka Kulon Progo berhasil mencapai target penurunan tingkat pengangguran terbuka," katanya.
Ia mengatakan pada 2021, sesuai target RPJMD tingkat penganguran terbuka sebesar 1,60 persen, tetapi target RKPD sebesar 2,29 persen, kemudian pada 2022, tingkat pengangguran terbuka sesuai RPJMD sebesar 1,40 persen, dan RKPD 2,21 persen.
"Semoga pandemi COVID-19 segera dapat diatasi, sehingga kondisi ekonomi pulih dan banyak perusahaan yang bangkit sehingga menyerap tenaga kerja," katanya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kulon Progo Nur Wahyudi mengatakan kenaikan angka pengangguran terbuka di Kulon Progo dampak pandemi COVID-19.
"Dari sisi pengangguran terbuka memang sangat berpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Di 2019 itu 1,8 persen. Kemudian berdasarkan hasil survei angkatan kerja nasional (sakernas) pada 2020 menjadi 3,71 persen," ujarnya.
Ia mengatakan angka pengangguran terbuka pada 2019 sebesar 1,8 persen setara dengan 4.614 orang, sedangkan pada 2020 terjadi kenaikan angka pengangguran terbuka sebesar 3,71 persen atau setara dengan 10.500 orang.
"Tingginya tingkat pengangguran terbuka karena sejumlah perusahaan mengalami kesulitan dalam bertahan di tengah gempuran pandemi COVOD-19. Artinya, dari sisi order juga berkurang akhirnya untuk biaya operasionalnya itu tidak bisa terpenuhinya karena order berkurang. dengan terpaksa pekerja ada yang sif, ada yang di rumahkan dan di PHK," katanya.
Ia mengatakan lowongan pekerjaan yang terserap dari sekitar 5.000 lowongan pekerjaan tersebut hanya mencapai sekitar 3.000 lapangan kerja. Masih ada sekitar 2.000 lapangan kerja yang bisa diisi oleh pencari kerja.
"Jumlah yang terserap itu tidak sampai 3.000 lapangan kerja. Nah itu disebabkan sejumlah hal. Dari sisi kompetensi, minat dari pencari kerja. Pekerja di Kulon Progo itu memang berminat bekerja hanya di Kulon Progo, kalau keluar itu memang tidak mudah juga," katanya.
Sebagai solusi, Disnakertrans Kulon Progo setiap bulan tak henti-hentinya memberikan informasi mengenai lowongan kerja di website resmi Disnakertrans maupun melalui akun media sosial resmi milik Disnakertrans.
"Kita punya media sosial, setiap kali perusahaan mempunyai lowongan kerja kita selalu menginformasikan lowongan tersebut. Kita juga punya grup di WhatsApp baik di lingkungan pemkab maupun dengan sejumlah HRD perusahaan. Pasti kita sampaikan. Harapan kami secara berjenjang disampaikan sampai ke masyarakat," katanya.
