Bantul (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membangun sinergi dengan organisasi perangkat daerah dan instansi terkait lain untuk mengurangi jumlah pengangguran, yang tercatat masih sekitar 24 ribu orang.
"Jadi, yang namanya pengurangan angka pengangguran itu tidak hanya dilakukan oleh satu OPD saja, misalnya Dinas Nakertrans, itu akan terlalu berat. Jadi, semua lintas OPD harus selalu mendukung dan bersinergi," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Istirul Widilastuti di Bantul, Kamis.
Istirul menyampaikan bahwa organisasi-organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul bersinergi untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Dalam upaya meningkatkan penyerapan tenaga kerja, ia menjelaskan, pada tahun anggaran 2023 program padat karya infrastruktur dilaksanakan di sekitar 360 lokasi menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul serta Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
"Di setiap lokasi padat karya, tenaga kerja yang kita libatkan sebanyak 26 orang yang dari APBD Bantul, kemudian kalau dari dana BKK DIY melibatkan 52 orang setiap lokasi," katanya.
Selain menjalankan program padat karya, ia mengatakan, pemerintah daerah menyelenggarakan bursa kerja serta bekerja sama dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk memfasilitasi penempatan tenaga kerja formal di luar negeri.
"Di dinas juga kita adakan Forum Komunikasi terkait penempatan tenaga kerja yang melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan). Kita adakan setiap akhir tahun biar kegiatan dan program yang kita laksanakan dengan bersinergi dengan mereka itu bisa tepat sasaran dan bisa menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya," demikian Istirul Widilastuti.
Bantul membangun sinergi untuk kurangi pengangguran
Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (ANTARA/Hery Sidik)
