Anggota Fraksi Golkar dampingi penerima bantuan rehab RTLH di Galur

Kulon Progo (ANTARA) - Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Agus Supriyanta melakukan pendampingan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kecamatan Galur dan Lendah yang mendapat bantuan dari Baznas masing-masing Rp15 juta.

Agus Supriyanta di Kulon Progo, Rabu, mengatakan dirinya mengusulkan beberapa rumah tidak layak huni (RTLH) warga kurang mampu di Kecamatan Galur dan Lendah, namun hingga saat ini, baru tiga yang mendapatkan bantuan, yakni rumah Sarjinem di Bumirejo (Lendah), Sukijo warga Tirtorahayu dan Surtinah warga Pandowan di Kecamatan Galur.

"Ketiga rumah warga tersebut mendapat bantuan dari Baznas Kulon Progo masing-mising Rp15 juta. Bantuan tersebut sangat membantu merehabilitasi rumah warga yang tidak layak di Kecamatan Galur dan Lendah," kata Agus.

Ia mengatakan rehabilitasi RTLH dilaksanakan secara gotong royong warga di wilayah ini. Warga tidak hanya bergotong royong tenaga saja, tapi ada juga yang memberikan bantuan material bangunan hingga uang.

"Untuk membangun rumah ukuran 6x6 meter membutuhkan anggaran banyak. Bantuan Rp15 juta ini hanya simulasi supaya menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat. Namun demikian, bantuan tersebut sangat dibutuhkan warga," katanya..

Agus mengakui RTLH di Kecamatan Lendah dan Galur masih banyak. Dari musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kecamatan, RTLH selalu diusulkan kepada Pemkab Kulon Progo dan Baznas setiap tahunnya. Namun yang mendapat bantuan masih sedikit, sehingga membutuhkan waktu untuk mengentaskan RTLH di wilayah tersebut.

"Kami berharap Pemkab Kulon Progo meningkatkan anggaran untuk rehabilitasi RTLH," harap politisi Golkar dari Daerah Pemilihan V (Galur dan Lendah) ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulon Progo Gusdi Hartono mengatakan DPUPKP juga memiliki pekerjaan rumah yakni merehabilitasi 8.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH). Setiap tahunnya kemampuan pemkab sangat terbatas. Pada 2020, DPUPKP menganggarkan 250 unit rumah, tapi pada 2021 hanya 21 unit rumah. 

"Sehingga untuk meningkatkan kelayakan RTLH di Kulon Progo membutuhkan waktu lama untuk mengentaskannya," katanya.