Yogyakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta menyalurkan 1.062 paket sembako kepada masyarakat terdampak pandemi COVID-19 di provinsi itu.
Kepala Kanwil Kemenkumham DIY Budi Argap Situngkir di Yogyakarta, Kamis, mengatakan penyaluran bantuan sosial itu melibatkan pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham DIY termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi.
"Pegawai yang tergerak hatinya memberikan bantuan sehingga terkumpul anggaran kurang lebih Rp153 juta dan dibungkus menjadi 1.062 paket sembako. Hari ini serentak kami bagikan kepada masyarakat terdampak COVID-19," kata Budi.
Baca juga: Selama Juli, delapan ibu hamil di Kota Yogyakarta meninggal akibat COVID-19
Paket bantuan sosial "Kumham Peduli Kumham Berbagi" tersebut diwujudkan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.
Menurut dia, penyaluran ribuan paket bantuan itu memprioritaskan kalangan masyarakat yang dinilai paling membutuhkan bantuan secara ekonomi.
Para pengemudi becak yang beroperasi di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta menjadi salah satu sasaran kelompok warga yang mendapatkan bantuan sembako tersebut.
"Yang prioritas kami sasar antara lain seperti pengemudi becak mungkin di Malioboro atau misalnya tetangga dari pegawai kami yang suaminya di-PHK," kata dia.
Baca juga: Luhut minta konversi tempat tidur rumah sakit di DIY ditambah
Ia berharap bantuan berupa paket sembako tersebut mampu meringankan beban masyarakat yang kesulitan mencari nafkah akibat pandemi serta penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.
Secara nasional, program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham tercatat total sebanyak 46.614 paket bansos dan dana sosial sebesar Rp700 juta rupiah.
Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi COVID-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19.
Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh
Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta,
Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.
