Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Versi 3.0 (SIPS V.3) dapat menjadi rujukan akademis bagi masyarakat terkait dengan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu.
"Ke depan, SIPS Versi 3.0 ini bisa menjadi sebuah rujukan akademis karena seluruh putusan (penyelesaian sengketa proses pemilu dari tahun 2014 sampai 2022 bisa diakses secara online oleh masyarakat luas," ujar Bagja saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran SIPS V.3 di Hall Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis malam.
Selain mengakses seluruh putusan sengketa proses pemilu, Bagja menambahkan masyarakat juga dapat mengunduh putusan-putusan tersebut. Kemudian, mereka bisa mengakses persidangan penyelesaian sengketa proses pemilu yang diunggah ke dalam kanal YouTube Bawaslu RI.
"Jadi, untuk merangkai putusan itu bisa dirangkai dari video-video sidang yang dijalankan oleh Bawaslu RI sehingga nanti dilihat apakah pertanyaan kami sesuai dengan putusan dan berbagai hal lainnya," ucap Bagja.
Selanjutnya terkait dengan sosialisasi penggunaan, ia menyampaikan bahwa Bawaslu RI akan mengundang partai-partai politik untuk menyosialisasikan penggunaan SIPS Versi 3.0.
"Kami menjelaskan SIPS ke partai politik. Ini sudah berjalan dari 2 tahun yang lalu (SIPS Versi 1.0 dan SIPS Versi 2.0. Tapi, versi ketiga ini belum. Sekarang, akan berjalan. Kami akan memperkenalkan fitur-fitur baru ke teman-teman partai politik dan calon anggota DPD," ujar Bagja.
Sebelumnya, saat menyampaikan laporan kegiatan peluncuran SIPS V.3, Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Bawaslu La Bayoni menyampaikan bahwa SIPS Versi 3.0 merupakan salah satu terobosan Bawaslu dalam mentransformasikan pelayanan publik berbasis teknologi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Bawaslu: SIPS bisa jadi rujukan akademis penyelesaian sengketa pemilu
Berita Lainnya
Persiapan PHPU Pileg 2024 sesuaikan perkara teregister
Minggu, 21 April 2024 20:48 Wib
Bansos jadi poin pengawasan Pilkada 2024 di Indonesia
Minggu, 21 April 2024 18:41 Wib
Bawaslu RI: Pilkada 2024 lain dengan pilkada serentak
Minggu, 21 April 2024 18:39 Wib
Penyelenggara Pemilu 2024 wajib mengikuti putusan MK
Minggu, 21 April 2024 14:01 Wib
Bawaslu RI siapkan dana kerahiman petugas meninggal dunia
Rabu, 17 April 2024 5:07 Wib
Bawaslu putuskan KPU langgar kasus penggelembungan suara di Jawa Timur
Selasa, 26 Maret 2024 19:13 Wib
Bawaslu: Tinggi, potensi kerawanan Pilkada 2024
Jumat, 15 Maret 2024 19:54 Wib
Bawaslu RI respons honor PKD belum dibayar
Jumat, 15 Maret 2024 16:07 Wib