Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Bawaslu membedakan money politic atau politik uang dengan biaya operasional tim sukses.
"Saya juga harus sampaikan ilustrasi, kami mengundang tim-tim sukses kami, tim sukses pasti harus dibayar uang transportasi, pakai list, lalu ini dikatakan money politic," katanya dalam rapat bersama Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
Dia kembali mengingatkan agar semua pihak, khususnya Bawaslu benar-benar paham soal perbedaan politik uang dengan uang transportasi tim. Dia menekankan uang transportasi tim merupakan tanggung jawab dan tugas dari peserta pemilu.
"Jadi inti yang saya ingin sampaikan adalah perlu dibedakan mana yang money politic dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari peserta pemilu, dan kami adalah memang bukan peserta pemilu, peserta pemilu adalah partai politik tapi yang jalankan adalah para calon legislatif di bawah. Ini perlu penegasan yang tegas," jelasnya.
Guspardi menegaskan dukungan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 berjalan jujur dan adil (jurdil). Proses demokrasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.
"Kita berharap pemilu berjalan jurdil, jujur adil demokratis dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan UU, tidak boleh money politic dan lain sebagainya," ucap dia menegaskan.
Guspardi meminta Bawaslu tidak segan menindak praktik curang selama perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Salah satu yang harus dipelototi, misalnya, serangan fajar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta Bawaslu bedakan politik uang dan biaya operasional
Berita Lainnya
Budaya-kearifan lokal di Indonesia perlu masuk 52 RUU Kabupaten/Kota
Kamis, 4 April 2024 19:30 Wib
Diusulkan, RDP dengan KPU RI diundur usai rekapitulasi
Rabu, 13 Maret 2024 7:39 Wib
RDP dengan DPR RI dijadwalkan ulang, pinta KPU RI
Rabu, 13 Maret 2024 0:56 Wib
Tak tepat, hak angket untuk kecurangan Pemilu 2024
Kamis, 22 Februari 2024 15:00 Wib
Gibran diharapkan tolak dicalonkan sebagai cawapres
Selasa, 17 Oktober 2023 7:06 Wib
Empat provinsi DOB di Papua ikuti Pemilu 2024
Jumat, 13 Januari 2023 5:56 Wib
Perppu jaminan kepastian pelaksaaan Pemilu 2024
Rabu, 14 Desember 2022 10:46 Wib
Tak ada rencana pilkada dipilih DPRD
Jumat, 14 Oktober 2022 8:11 Wib