Bawaslu diminta bedakan politik uang dan biaya operasional

id DPR, Guspardi Gaus, Bawaslu, Pemilu

Bawaslu diminta bedakan politik uang dan biaya operasional

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus meminta Bawaslu membedakan money politic atau politik uang dengan biaya operasional tim sukses.

"Saya juga harus sampaikan ilustrasi, kami mengundang tim-tim sukses kami, tim sukses pasti harus dibayar uang transportasi, pakai list, lalu ini dikatakan money politic," katanya dalam rapat bersama Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia kembali mengingatkan agar semua pihak, khususnya Bawaslu benar-benar paham soal perbedaan politik uang dengan uang transportasi tim. Dia menekankan uang transportasi tim merupakan tanggung jawab dan tugas dari peserta pemilu.

"Jadi inti yang saya ingin sampaikan adalah perlu dibedakan mana yang money politic dan mana yang merupakan tugas dan tanggung jawab dari peserta pemilu, dan kami adalah memang bukan peserta pemilu, peserta pemilu adalah partai politik tapi yang jalankan adalah para calon legislatif di bawah. Ini perlu penegasan yang tegas," jelasnya.



Guspardi menegaskan dukungan untuk Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024 berjalan jujur dan adil (jurdil). Proses demokrasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

"Kita berharap pemilu berjalan jurdil, jujur adil demokratis dan menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan UU, tidak boleh money politic dan lain sebagainya," ucap dia menegaskan.

Guspardi meminta Bawaslu tidak segan menindak praktik curang selama perhelatan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Salah satu yang harus dipelototi, misalnya, serangan fajar.





Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta Bawaslu bedakan politik uang dan biaya operasional