Bantul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten setempat menyepakati besaran dana hibah untuk penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul Tahun 2024 sebesar Rp38,6 miliar.
"Besaran dana hibah Pilkada Bantul 2024 yang disepakati sebesar Rp38,6 miliar ini sudah melalui proses reviu oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bantul," kata Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bantul Pulung Haryadi di Bantul, Yogyakarta, Kamis.
Selain oleh Inspektorat, lanjutnya, peninjauan dana pilkada itu juga dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Reviu tersebut dalam rangka untuk memastikan bahwa anggaran yang diajukan KPU Bantul sudah sesuai dengan regulasi perencanaan kebutuhan pilkada.
"Saya berharap ke depan semua kebutuhan tahapan pilkada sudah tercukupi semuanya, dan diharapkan agar penggunaan anggaran Pilkada 2024 nantinya dapat digunakan dengan efektif dan efisien," kata Pulung.
Setelah kesepakatan besaran hibah Pilkada Bantul 2024 tersebut, selanjutnya akan dilakukan penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab Bantul dengan KPU Kabupaten Bantul.
Sesuai regulasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), penandatanganan NPHD itu dilaksanakan paling lambat sebulan sebelum tahapan Pilkada Bantul 2024 dimulai. Pemungutan suara Pilkada Bantul 2024 rencananya akan dilakukan pada November 2024.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho mengatakan usulan anggaran Pilkada Bantul 2024 yang diajukan ke Pemkab Bantul sebesar Rp41,9 miliar, meliputi kebutuhan anggaran tahapan di tahun 2023, 2024, dan 2025.
Didik mengatakan anggaran terbesar yang diperlukan ialah untuk honor badan ad hoc, mulai dari panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan, hingga kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
"Dengan mekanisme reviu yang telah dilaksanakan, maka dipastikan semua kebutuhan anggaran pilkada tetap tercukupi dan sudah menyesuaikan dengan Keputusan KPU Nomor 543 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Pilkada," ujar Joko Nugroho.
Besaran anggaran badan ad hoc juga telah disesuaikan dengan regulasi dari Kementerian Keuangan dan KPU RI, mulai dari besaran honor PPK sampai KPPS..
Berita Lainnya
Usai gempa Garut, Jabar, Tol Cipularang dan Padaleunyi dalam kondisi aman
Minggu, 28 April 2024 8:32 Wib
Ada apa Klopp dan Salah debat di pinggir lapangan?
Minggu, 28 April 2024 6:17 Wib
Ariel Tatum dan Happy Salma bertemu di "Mahkota"
Minggu, 28 April 2024 5:40 Wib
Pameran jalur rempah SeaBRnet 2024 di Wakatobi, Sultra, dongkrak wisata
Sabtu, 27 April 2024 16:06 Wib
EF Kids & Teens Indonesia berikan pelatihan 365 guru SD dan SMP
Sabtu, 27 April 2024 0:29 Wib
Ketum PDIP Megawati minta kader disiplin dan jujur
Jumat, 26 April 2024 19:43 Wib
ALUDI-OJK menyosialisasikan pendanaan UMKM skema Securities Crowdfunding
Jumat, 26 April 2024 14:53 Wib
Pengasuh Ponpes Krapyak Bantul menyerukan jaga persatuan usai Pemilu 2024
Jumat, 26 April 2024 14:32 Wib