Denpasar (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan potensi pelanggaran HAM yang dikembangkan di proyek destinasi wisata baru.
"Ini menjadi perhatian kami semua jika berbicara pariwisata dan HAM," kata Komisioner Komnas HAM RI Prabianto Mukti Wibowo di sela seminar Komnas HAM terkait pariwisata inklusif dan berkelanjutan di Denpasar, Senin.
Menurut dia, potensi pelanggaran HAM di sektor pariwisata di antaranya terkait konflik agraria /lahan untuk dikembangkan menjadi tempat wisata.
Ia menjelaskan sektor pariwisata memberikan pemajuan terhadap HAM baik masyarakat lokal dan wisatawan di antaranya pariwisata menjadi katalisator peningkatan kualitas hidup sehingga terpenuhi hak dasar.
Selain itu, pariwisata juga menjadi salah satu wujud pengakuan hak manusia melakukan perjalanan bebas dan ekspresi waktu luang.
Namun, pariwisata juga menimbulkan permasalahan termasuk terkait HAM apabila hanya mengedepankan aspek ekonomi, sedangkan aspek lain untuk berkelanjutan, misalnya, sosial, budaya dan lingkungan diabaikan.
"Di beberapa tempat kami melihat banyak kegiatan pariwisata yang menyebabkan konflik misalnya masalah lahan, lingkungan, sumber daya air, pangan termasuk hak pekerja perempuan, anak dan penyandang disabilitas," tuturnya.
Dia menjelaskan untuk mendukung pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan perlu meminimalkan dampak ekonomi, sosial budaya dan lingkungan, kemudian menghasilkan manfaat lebih besar kepada masyarakat lokal dan kesejahteraan komunitas.
Selanjutnya, melibatkan masyarakat lokal setempat dalam keputusan, memberikan kontribusi positif untuk konservasi warisan alam dan budaya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komnas ingatkan potensi pelanggaran HAM di proyek wisata baru
