Pembagian kursi menteri hak prerogatif presiden, kata Ketum PAN

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pembagian kursi menteri kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, yang sementara unggul dalam hasil rekapitulasi suara Pilpres 2024, merupakan hak prerogatif presiden terpilih nantinya.

“Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” kata Zulhas ketika ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa.

Ketika ditanya apakah partai koalisi Prabowo-Gibran sudah mulai bicara tentang penyusunan kabinet, Zulhas hanya mengatakan bahwa dirinya kerap berkomunikasi dengan Prabowo, termasuk di sela-sela rapat di istana yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

“Ya hari-hari ini (berkomunikasi) dengan Pak Prabowo barusan,” katanya.



Zulhas pun enggan berkomentar ketika ditanya soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang meminta jatah minimal lima kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran, jika resmi ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024.

“Ya tanya Pak Airlangga dong, tanya kok ke saya,” ujarnya.

Sebelumnya, Airlangga menyebut Partai Golkar berperan besar dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Pernyataan itu didasarkan pada data Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar, yang mencatat sekitar 75 hingga 85 persen kader dan simpatisan partai berlambang pohon beringin memilih pasangan Prabowo-Gibran sehingga bisa meraih suara 58 persen dan menang sekali putaran pilpres.

“Artinya benar Partai Golkar betul-betul di depan untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran," kata Airlangga saat menggelar syukuran keberhasilan Partai Golkar di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (15/3).

Atas peran besar tersebut, Airlangga kemudian berhitung bahwa semestinya dalam kepemimpinan Prabowo mendatang, Partai Golkar mendapat porsi lebih besar dalam kabinet.