Gunungkidul (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), memberikan sanksi tegas kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut jika tidak masuk kerja tanpa keterangan usai libur Idul Fitri 1445 Hijriah atau Lebaran 2024.
Bupati Gunungkidul Sunaryanta di Gunungkidul, Selasa, mengatakan tidak masuk kerja yang dimaksud yakni melebihi aturan cuti bersama pada momen Idul Fitri seperti yang ditetapkan pemerintah.
"Kami siapkan sanksi bagi ASN yang tidak masuk tanpa keterangan. Kecuali yang bersangkutan memiliki kepentingan khusus," kata Sunaryanta.
Ia mengatakan hari ini dirinya mengajak seluruh pegawai melaksanakan olah raga bersama. Kegiatan diawali dengan apel dilanjutkan dengan jalan sehat serta diakhiri dengan makan bersama dan halal bihalal.
"Kita memberikan penekanan betapa pentingnya olah raga sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas kerja di lingkungan pemkab ini," kata Sunaryanta.
Sunaryanta mengatakan olah raga bukan sekedar kegiatan rutin, namun sebagai upaya membangun kebersamaan dan semangat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia juga meminta ASN memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Dengan memperkuat kesehatan fisik dan mental, kita dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," katanya.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul Iskandar mengatakan sebagai bentuk pemantauan terhadap disiplin ASN dalam hari pertama masuk kerja setelah cuti bersama Idul Fitri, pihaknya melakukan pemantauan kehadiran ASN melalui Mobile Presensi (Mobsi) Gunungkidul.
"Sehingga kami berhadap seluruh ASN saat pertama masuk kerja siap menggunakan Mobsi sebagai bukti kehadiran," katanya.
Berita Lainnya
Terima sanksi dari FIFA, Exco PSSI: Kita patuh saja
Minggu, 10 November 2024 21:50 Wib
537 perusahaan kelapa sawit beroperasi tanpa HGU, Nusron tegaskan bakal ada sanksi
Jumat, 1 November 2024 8:35 Wib
Siksa pelajar, guru di Cianjur kena sanksi tidak dapat jam mengajar
Jumat, 6 September 2024 18:25 Wib
Partai Golkar disarankan jangan memberi sanksi Airin karena diusung PDIP
Senin, 26 Agustus 2024 17:45 Wib
Pemerintah sanksi berat penyedia jasa di Indonesia terindikasi judi online
Rabu, 21 Agustus 2024 12:46 Wib
Kemenkes RI sanksi berat 39 pelaku perundungan di RS vertikal di tanah air
Rabu, 21 Agustus 2024 6:58 Wib
Pemerintah sanksi pengusaha minyak goreng tak tertib
Senin, 19 Agustus 2024 17:03 Wib
Indonesia sanksi aplikasi pembayaran terafiliasi judi online
Minggu, 11 Agustus 2024 10:19 Wib