Bantul (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (DPMK) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya memperkuat perlindungan sosial dan ekonomi bagi masyarakat tingkat pedukuhan di daerah tersebut.
Kepala DPMK Bantul Afif Umahatun di Bantul, Rabu, mengatakan upaya tersebut ditempuh melalui fasilitasi BPJS Ketenagakerjaan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Keanggotaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (PPBMP) 2026.
"Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Bantul dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan ekonomi secara langsung di level padukuhan," kata dia di sela-sela penyerahan secara simbolis program itu.
Melalui program tersebut, kata dia, diharapkan dapat memberikan perlindungan kerja kepada masyarakat penerima manfaat.
"Selain memberikan perlindungan kerja, juga kecukupan pangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi bagi seluruh warga Kabupaten Bantul," katanya.
Pihaknya juga berharap kegiatan ini menjadi wujud transparansi anggaran kegiatan PPBMP, khususnya untuk mendukung penurunan kemiskinan di Kabupaten Bantul.
Sementara Bupati Abdul Halim Muslih mengatakan, angka kemiskinan dan stunting masih menjadi masalah yang harus diselesaikan di Kabupaten Bantul.
Berbagai upaya telah dilakukan, namun belum mengalami penurunan yang signifikan. Atas dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya besar, salah satunya dengan mengoptimalkan PPBMP.
"Saya mengajak agar lebih memprioritaskan penurunan angka kemiskinan. Pada 2026, target kita menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen. Inilah pentingnya sinergi dan kolaborasi agar program program kita dapat mendukung hal tersebut," katanya.
