Sri Sultan: program reformasi belum berjalan maksimal

Palembang (Antara Jogja) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono mengindikasikan bahwa program reformasi selama ini tidak berjalan secara maksimal karena lemahnya komitmen elit politik pada pencapaian agenda tersebut.

Legitimasi simbolik atas reformasi telah mencemari kemurnian dan kredibilitas gerakan reformasi, kata dia saat berbicara dalam seminar nasional dan musyawarah besar VI Ikatan Mahasiswa Administrasi Negara di Unsri Palembang, Senin.

Sementara di bidang politik kenyataan didominasi dan dicemari "preman" politik serta politik uang, ujar Gubernur DIY tersebut.

Bertolak dari kondisi tersebut, tantangan ke depan bagaimana mewujudkan semangat Pancasila dan UUD 1945 setelah secara yuridis formal mengalami perombakan sehingga tidak lagi mencerminkan jatidiri bangsa.

Sekarang ini, muncul kesadaran untuk kembali pada jiwa dan semangat Pancasila dan UUD 1945 bersamaan dengan menguatnya gugatan terhadap neo-liberalisme, ujarnya.

Seiring dengan itu juga tumbuh kemauan kuat MPR RI untuk menegakkan kembali semangat kebangsaan, Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Hal ini karena semangat kebangsaan itu  menghadapi ancaman yang berpotensi pada disintegrasi bangsa, oleh banyak kejadian yang mendegradasikan simbol-simbol negara, kata dia dalam makalahnya yang berjudul Menggagas Visi Indonesia 2020, Reformasi Praktek Demokrasi Munuju Terwujudnya Good Governace.

Lebih lanjut dia mengatakan, hakikat pemerintahan yang baik maka peranan pemerintah dikurangi dan peran sektor swasta ditingkatkan sehingga semakin terbuka aksesnya.

Demokrasi dan juga reformasi birokrasi menuju tata pemerintahan yang amanah adalah suatu proses, di negeri ini demokrasi politik masih butuh waktu panjang, terlebih lagi dengan tingkat kesejahteraan bangsa.

Bangsa masih banyak perlu belajar dan memperbaiki banyak hal untuk mewujudkan demokrasi, ucapnya.

Sehubungan itu semua harus terus memperjuangkan demokrasi dengan memenuhi syarat yaitu penegakan hukum dan keadilan secara nyata serta perbaiki kehidupan kepartaian dengan menampilkan politisi yang berkarakter, berbudaya, bertanggung jawab dan punya rasa malu.
(U005)