Pemkab Kulon Progo klaim angka kemiskinan turun

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengklaim angka kemiskinan di wilayah ini mengalami penurunan 0,89 persen pada 2014.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Kamis, mengatakan melalui berbagai gerakan, pemkab berupaya menurunkan angka kemiskinan.

"Pada tahun 2011 angka kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 24,6 persen menjadi 22,27 persen pada tahun 2013. Pada 2014 turun lagi menjadi 21,38 persen, meski belun dirilis secara resmi," kata Hasto.

Ia mengatakan melalui kearifan lokal berupa budaya gotong royong dimasukan dalam upaya penurunan angka kemiskinan. Pada akhir Juli, pihaknya melaksanakan ikrar PNS menjadi pendamping keluarga pra sejahtera dengan satu PNS mendampingi empat KK miskin.

Hal ini, lanjut Hasto, bertujuan PNS dapat mendampingi para KK miskin dalam menghadapi berbagai kesulitan yang dialami, baik masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun permasalahan yang lainnya, walaupun tidak harus memberikan barang maupun berupa finansial, namun dengan pendampingan dan mencarikan solusi bagi KK miskin, kiranya hal tersebut sangat membantu bagi KK miskin di Kulon Progo ini.

"Kami tegaskan bahwa PNS tidak membantu secara finansial kepada KK miskin, melainkan mencarikan solusi supaya keluar dari kemiskinan," katanya.

Selain itu, kata Hasto, pihaknya memiliki program "Gentong Rembes" atau gerakan gotong-royong rakyat bersatu, yang merupakan gerakan yang memanfaatkan sekaligus membangkitkan semangat gotong-royong dan meningkatkan kepedulian sosial masyarakat dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat dan kemajuan wilayah Kulon Progo.

"Upaya ini tidak lain dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan di Kulon Progo," katanya.

Anggota FPKB DPRD Kulon Progo Nur Eni Rahayu mengatakan pemerintah setempat membuat inovasi sektor pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah ini.

Ia mengatakan 59 persen masyarakat bekerja di sektor pertanian, sehingga ada kesan pengentasan kemiskinan berjalan lambat.

"Saat ini Kabupaten Kulon Progo belum memiliki program-program yang mensejahterakan petani. Padahal jumlah masyarakat Kulon Progo 59 persen adalah petani. Ini sangat membutuhkan program inovatif yang dapat memanfaatkan lahan yang terbatas untuk mendapat hasil maksimal," kata Eni.

(KR-STR)