Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong perangkat daerah terkait mampu membuat program pemberdayaan terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat miskin, terutama layanan dasar dan pemberdayaan ekonomi.
Sekda Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Kamis, mengatakan perangkat daerah harus mampu membuat program pemberdayaan masyarakat, karena angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 mencatat 70.735 jiwa (15,63 persen) warga miskin pada 2023.
Angka tersebut lebih rendah dari Maret 2022 sebanyak 73.210 jiwa (16,39 persen) atau mengalami penurunan sebanyak 2.475 jiwa (0,75 persen).
Baca juga: Pemkab Kulon Progo mulai menyusun RKPD 2025 isu strategis kemiskinan
Sementara itu angka kemiskinan ekstrem untuk Kabupaten Kulon Progo sebanyak 3,31 persen atau 14.266 jiwa tahun 2022 atau menurun dari 3,44 persen atau 15.184 di 2021 (0,13 persen).
"Untuk itu, kami mendorong perangkat daerah bekerja sama membuat program penanggulangan kemiskinan terpadu yang tepat sasaran," kata Triyono.
Ia mengatakan dirinya juga berharap Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tingkat (TKPK) Kabupaten Kulon Progo dapat bekerja secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
"TKPK memiliki peran sangat strategis dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat berjalan secara sinergis dan sistematis," katanya.
Triyono mengungkapkan pada 2023, anggaran penanganan kemiskinan di Kulon Progo mencapai lebih dari Rp408 miliar. Namun yang efektif dan efisien untuk penanganan hanya sekitar Rp297,6 miliar.
Sementara itu, anggaran yang benar-benar efektif, efisien, dan memberikan dampak bagi warga miskin yang jadi sasaran hanya sekitar Rp69,8 miliar. Persentasenya hanya sekitar 76,5 persen dari anggaran yang efektif.
"Jika dibandingkan dengan keseluruhan anggaran, yang efektif hanya sekitar 72 persen," kata Triyono.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti menekankan akan pentingnya sinergisitas antar pemangku kepentingan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo.
Menurutnya, penanganan masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan yang berdaya guna secara efektif dan kolektif.
"Keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo sangat tergantung pada efektifitas program dan keterpaduan program penanggulangan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi dan pemerintah kabupaten. Oleh karena itu dibutuhkan data yang akurat, kemitraan produktif dan partisipasi dari segenap komponen masyarakat," kata Ni Made.
Baca juga: Kulon Progo harapkan karang taruna terlibat program pengentasan kemiskinan
