Pemkab Kulon Progo targetkan PAD Rp175,88 miliar

id Kulon Progo

Pemkab Kulon Progo targetkan PAD Rp175,88 miliar

Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mentargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp175,88 miliar pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2015.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin, mengatakan target pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan sebesar 32,78 persen dibanding PAD 2014, yakni sebesar Rp131,14 miliar dan RAPBD 2015 diperkirakan mencapai Rp175,88 miliar.

"Kenaikan PAD sekitar Rp44 miliar tersebut, diperoleh dari pajak daerah senilai Rp14,09 miliar, retribusi daerah Rp13, 32 miliar. Selain itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp1,80 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp14,02 miliar," kata Hasto dalam nota keuangan RAPBD tahun 2015 pada rapat paripurna DPRD Kulon Progo.

Ia mengatakan keseluruhan pendapatan daerah, sebesar Rp1,24 triliun. Selain dari jumlah PAD di atas, penerimaan daerah juga diperoleh dari dana perimbangan sebesar Rp735,61 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp327,36 miliar.

Sedangkan untuk belanja daerah, lanjut Hasto, direncanakan sebesar Rp1,29 triliun. Yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp845,60 miliar. Yang terdiri dari belanja pegawai Rp721,23 miliar, belanja bunga Rp13,63 miliar, belanja hibah Rp8,61 miliar, belanja bantuan sosial Rp6,12 miliar, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa Rp5,32 miliar, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa Rp103,32 miliar dan belanja tidak terduga sebesar Rp1 miliar.

"Untuk belanja langsung sebesar Rp445,61 miliar. Yang terdiri dari belanja pegawai Rp49,21 miliar, belanja barang dan jasa Rp183,38 miliar dan belanja modal Rp213,01 miliar," katanya.

Wakil Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan tingginya belanja langsung mampu meningkatkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"APBD Kulon Progo ini, belanja pegawai negerinya di atas 60 persen. Untuk itu, perlu juga diimbangi dengan peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat," kata Hasto.

(KR-STR)