Akademisi: pemerintah perlu ubah paradigma pembangunan kehutanan

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah perlu mengubah paradigma pembangunan sektor kehutanan yang ditengarai belum mampu mengapresiasi nilai pemanfaatan hutan tropis, kata Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Mohammad Na`iem.

"Saat ini kontribusi sektor kehutanan terhadap ekonomi nasional dinilai semakin menurun. Pada 1999 sektor kehutanan mampu berkontribusi sebesar 1,26 persen, dan menurun menjadi 0,67 persen pada 2012," katanya di Yogyakarta, Selasa.

Meskipun luasan kawasan hutan mencapai 120 juta hektare, kata dia sektor kehutanan makin tidak unggul secara komparatif terhadap sektor lain.

Menurut dia, sumber daya hutan memiliki peran dan fungsi strategis dalam menjamin keberlanjutan eksosistem dan lingkungan.

Namun, upaya pelestarian hutan dalam pemanfaatan hutan tropika menghadapi tantangan yang berat, seperti semakin tingginya laju deforestasi dan degradasi hutan tropis.

"Hal itu diindikasikan dengan merosotnya produksi kayu nasional dari 28 juta meter kubik pada 1990 menjadi 4,55 juta meter kubik pada 2011," katanya.

Di tingkat global, hutan tropika sudah tidak mampu mengurangi dampak emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, keanekaragaman hayati mengalami penurunan dan meningkatkan angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

"Saat ini terdapat sekitar 48,8 juta orang yang tersebar di 19.410 desa yang berada di sekitar hutan dengan hidup bergantung dari hasil hutan," katanya.

Ia mengatakan kebanyakan penduduk yang tinggal di sekitar hutan merupakan masyarakat miskin yang terus akan menekan kondisi hutan yang ada.

Hal tersebut tentu menjadi kendala dalam pencapaian target Rio+20.

Oleh karena itu diperlukan terobosan untuk mengubah pengelolaan hutan tropika, dan dalam waktu yang sama mampu meningkatkan kinerja sektor kehutanan.

Menurut dia, pemerintah ke depan perlu mendorong perubahan paradigma pembangunan ekosistem berbasis pembangunan berkelanjutan.

"Hal itu disebabkan paradigma pembangunan saat ini hanya menghasilkan pembangunan yang tidak berkelanjutan, yang merusak lingkungan, menguras sumber daya alam, bahkan meningkatkan jumlah angka kemiskinan," katanya.

Ia mengatakan hal itu memerlukan adanya perubahan "mindset" pembangunan sektor kehutanan yang menitikberatkan pada regulasi yang berpihak tata kelola yang baik termasuk kepastian usaha dan pemerataan akses sumber daya hutan.

"Selain itu juga melakukan pembangunan sumber daya manusia dan riset yang terarah pada upaya pengelolaan hutan lestari terutama menyangkut `downstream process`," katanya.

(B015)