Pemkab tidak permasalahkan harga beras PNS naik

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak mempersalahkan harga beras untuk pegawai negeri sipil yang disediakan gabungan kelompok tani setempat mengalami kenaikan.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pemkab juga tidak akan memberikan subsidi pembelian beras untuk PNS karena hanya 10 kilogram (kg).

"Kenaikan beras untuk PNS sudah wajar. Kenaikan harga beras untuk kesejahteraan petani," kata Hasto.

Ia mengatakan pemkab telah mengajukan akuisisi gabungan kelompok tani (gapoktan) kepada Kementerian Pertanian (Kemtan). Pihaknya optimistis, Kemtan akan memberikan bantuan.

"Kami mencarikan solusi, supaya gapoktan diakuisisi pemkab. Rencananya akan dilaksanakan pada 2016," katanya.

Ketua Gapoktan Kulon Progo Margiyanto mengatakan harga beras PNS mengalami kenaikan Rp500 per kilogram karena gabah di tingkat petani naik.

"Harga beras PNS mulai September naik Rp500 per kilogram (kg) dari Rp8.600 menjadi Rp9.100 per kg karena kami kekurangan stok gabah. Ada kemungkinan, beras PNS akan terus mengalami kenaikan karena harga gabah naik dan stok menurun," kata Margiyanto.

Ia mengatakan ada kekosongan gabah di tingkat petani dan gabungan kelompok tani. Meski harga gabah naik, pada Agustus, harga beras PNS tidak naik karena masih menggunakan stok lama.

Menurut dia, kelangkaan dan tingginya harga gabah di tingkat petani disebabkan kebijakan bulog membeli beras premium dan super premium dengan harga Rp8.000 hingga Rp11.100 per kg. Selain itu, kenaikan harga gabah dipicu penurunan hasil panen diberbagai daerah sentra penghasil beras seperti Jawa Tengah, Jawa Barat dan Jawa Timur.

"Berbagai daerah, produksi padi mengalami penurunan hingga 50 persen akibat kekurangan air dan el nino. Kemudian diperparah dengan kebijakan bulog membeli beras premium hingga super premium," kata dia.

Saat ini, kata dia, harga gabah Rp4.500 hingga Rp5.000 per kg. Padahal harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah Rp3.750 per kg, atau naik Rp1.000 per kg.

"Kebijakan pemerintah bagus, tapi harus konsekuen dengan kebijakan tidak impor beras," katanya.
KR-STR