DPR setujui anggaran Kementerian Pertanian Rp31,5 triliun

Bantul (Antara Jogja) - Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi mengatakan komisinya menyetujui anggaran untuk pembangunan sektor pertanian di Tanah Air pada 2016 melalui Kementerian Pertanian sebesar Rp31,5 triliun.

"Anggaran yang besar itu tentunya dengan program yang banyak, kami datang ke daerah untuk melakukan pengawasan, apakah program yang dilaksanakan sudah berjalan baik dan tepat sasaran," katanya saat jaring aspirasi bersama para petani di Gedung Induk Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, anggaran di Kementan tersebut sedianya digunakan untuk membantu para petani dalam mendukung kegiatan pertanian seperti pengadaan ratusan traktor tangan, ratusan unit pompa air serta sejumlah alat mesin pertanian yang diberikan melalui kelompok tani.

"Beruntung sekali bahwa DIY punya wakil yang duduk di Komisi IV DPR, sehingga bisa mendapat tambahan program. Dan saya sengaja pilih di komisi IV yang berhubungan dengan petani dan nelayan," kata Titiek Soeharto sapaan akrabnya.

Namun demikian, kata legislator dari Partai Golkar ini, untuk dapat mengakses bantuan alat pertanian program Kementan tersebut, petani harus bergabung ke kelompok tani yang terdaftar di Dinas Pertanian setempat, agar nantinya bisa mengurus badan hukum ke lembaga terkait.

"Syarat kelompok terdaftar di dinas, dan ke depan perlu berbadan hukum. Saya harap pimpinan kelompok tani di Bantul supaya dibantu untuk badan hukum, misalnya mengurus ke notaris, supaya ke depan selain ada bantuan juga mudah akses modal di bank," katanya.

Sementara itu, selain menyetujui anggaran di Kementan, komisi juga menyetujui anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp18,3 triliun, sehingga diharapkan seluruh pemerintah daerah termasuk Bantul bisa menyiapkan program untuk akses bantuan pusat itu.

"Kesejahteraan petani dan nelayan masih jauh di bawah standar kehidupan layak, padahal profesi ini jadi pekerjaan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Kita komitmen untuk menyejahterakan mereka, kita harap terbangun komunikasi semua pihak," katanya. 
KR-HRI