Jakarta (Antara) - Pemerhati ekonomi dari Indosterling Capital William Henley mengatakan pemerintah harus mendorong tumbuhnya pengusaha perempuan di Tanah Air.
"Saat ini masih banyak perempuan di berbagai pelosok Tanah Air yang hidup dalam himpitan ekonomi. Mereka perlu dibangkitkan dari keterpurukan ekonomi," ujar William di Jakarta, Kamis.
William mengungkap berdasarkan data yang pernah dirilis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, kaum perempuan adalah pihak yang paling banyak menggeluti sektor bisnis. Dari 52 juta pelaku UKM di Indonesia yang terdata, kata dia, sebanyak 60 persen dikelola oleh perempuan.
Jika selama ini UKM dikatakan sektor paling kebal dari krisis dan menjadi penyelamat ekonomi nasional, maka pengusaha perempuan tentunya memiliki peran sangat siginifikan dalam perekonomian nasional.
"Bercermin dari kondisi tersebut, perlu kiranya ada upaya yang lebih terencana untuk mendorong kemandirian perempuan secara ekonomi. Di sinilah peran pemerintah harusnya mampu memberikan berbagai kemudahan buat kaum perempuan," katanya.
Sejauh ini William melihat kaum perempuan yang ingin merintis usaha kerap kali mengalami kendala permodalan. Sektor perbankan, kata dia, masih enggan mengucurkan kredit karena menganggap belum bankable dan usahanya tidak prospektif.
Kendala lain adalah sulitnya menembus pasar. Mereka sudah mampu menciptakan produk bernilai ekonomi, namun bingung ke mana produk akan dipasarkan.
"Minimnya informasi tentang target pasar dan buruknya infrastruktur mempersulit penjualan produk dari satu daerah ke daerah lain," kata dia.
Padahal untuk membangun jiwa kewirausahaan di pedesaan, menurut William, sebenarnya bisa melalui komunitas. Pertimbangannya ikatan kekerabatan (keguyuban) masyarakat di pedasaan masih kuat. Perlu dibangun kluster pengembangan ekonomi sesuai karakteristik daerah masing-masing.
Contohnya di Palembang perlu dibangun kluster ekonomi kain songket dengan perempuan sebagai tulang punggungnya. Hal yang sama bisa dilakukan di Pakelongan untuk kluster ekonomi produk-produk berbasis batik. Lalu agar hasilnya maksimal, kata William, program tersebut harus bersifat lintas sektoral.
"Pemerintah memiliki beberapa kementerian dan lembaga yang harusnya bisa mengemas program pemberdayaan perempuan yang mumpuni. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Badan Ekonomi Kreatif harus satu irama untuk memberdayakan perempuan," tukas dia.***4***(I025)
