Mendagri apresiasi program bedah rumah Kulon Progo

Kulon Progo (Antara Jogja) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengapresiasi program inovasi Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang "Bedah Rumah" yang mampu menggerakan semangat gotong royong masyarakat di wilayah ini.

"Inovasi kerajian di semua daerah pasti ada, kalau di Kulon Progo ada program bedah rumah yang dilakukan secara gotong royong, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini yang membedakan dengan daerah lain," kata Tjahjo Kumolo usai Peringatakan ke-20 Hari Otonomi Daerah yang dipusatkan di Kabupaten Kulon Progo, DIY, Senin.

Menurut dia, program bedah rumah mengharuskan bupati menggerakan semangat gotong royong masyarakat dan mengkoordinasi masyarakat dalam membantu sesama, serta mewujudkan kesetaraan masyarakat.

"Hal ini yang membuat nilai Kulon Progo lebih unggul dari 514 kabupaten di Indonesia," ucapnya.

Selain itu, ia mengimbau pemerintah daerah mampu menggerakan masyarakat, melakukan berbagai inovasi, membangun sistem pemerintah daerah yang efektif dan efisien, taat pada hukum dan mempercepat reformasi birokrasi.

"Kalau semua kabupaten/kota di DIY melalukan inovasi, baik Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta, tapi nilai lebih Kulon Progo mampu membangun semangat gotong royong dan semangat kesetaraan," ujarnya.

Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan Pemkab Kulon Progo telah melaksanakan bedah rumah non-APBN/APBD sebanyak 696 unit dengan bantuan stimulan sebesar Rp6,96 miliar selama 2011-2015.

"Bedah rumah mampu menyerap dana syawada masyarakat sebesar Rp13,96 miliar," kata Hasto.

Ia mengatakan kondisi keuangan pemkab yang terbatas, maka salah satu cara menangani kemiskinan adalah dengan menumbuhkan rasa kepedulian dan kesetiakawasan di masyarakat.

"Sejak awal menjabat, kami melakukan optimalisasi penggalangan dana melalui zakat profesi bagi PNS yang beragama Islam, dan dana persembahan bagi PNS Kristen, serta CSR perusahaan dan bantuan perorangan," tuturnya.

Hasto mengatakan pengelolaan hasil penggalangan dana tersebut dalam rangka akuntabilitas dan transparasi dikelola secara profesional oleh Bazda dan Forum CSR.

"Sedangkan untuk ketepatan sasaran pemanfaatoan dana hasil penggalangan mengacu pada data base kemiskinan. Pemanfaatan dan tersebut antara lain untuk perbaikan rumah tidak layak huni," katanya.

Sedangkan bantuan dari APBN, tambah Hasto, selama lima tahun telah dibangun 2.082 unit rumah dengan dana sebesar Rp24,365 miliar.

"Dari APBD selama 2013-2015 telah dialokasikan dana Rp6,725 milar, dan telah dilakukan bedah rumah sebanyak 655 unit," imbuhnya.

KR-STR