Kepala Bidang Lalu Lintas Dishubkominfo Kulon Progo, Joko Purnomo di Kulon Progo, Rabu, mengatakan tagihan rekening listrik di Kulon Progo sangat tinggi, sehingga sangat membebani APBD.
"Setiap bulannya, Pemkab Kulon Progo harus mengeluarkan tagihan rekening listrik sebesar Rp300 juta. Jika pemerintah tidak melakukan terobosan, ini menjadi beban bagi APBD," kata Joko.
Pada awalnya, kata Joko, Pemkab Kulon Progo dan PLN Cabang Wates telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sistem pembayaran tagihan rekening listrik secara abonemen atau beban tagihan. Namun, setelah dilakukan evaluasi, sistem ini sangat merugikan pemerintah.
Sebab, menurut dia, meski ada lampu ditepi jalan mati, tetap dihitung. Padahal, di beberapa titik jalan di Kulon Progo banyak PJU yang mati.
"Untuk itu, pemerintahan sekarang melakukan evaluasi pembayaran secara abonemen. Setelah dilakukan kajian, maka dilakukan meterenisasi, sehingga biaya yang dikeluarkan pemerintah berdasarkan penggunaan daya," katanya.
Ia mengatakan, dengan adanya kebijakan pemasangan meteram, beberapa bulan terakhir, tagihan rekening listrik berkurang dari Rp300 juta menjadi Rp150 juta per bulan. Jadi ada efisiensi anggaran sekitar Rp150 juta hingga Rp200 juta per bulan.
"PJU di Kulon Progo ini sangat banyak, baik di jalan negara, kabupaten dan desa-desa. Kami akan melakukan pemasangan meteram PJU secara bertahap, dalam rangka efisiensi anggaran atau menekan tagihan rekening listrik," kata dia.
Selain itu, ia mengatakan, Dishubkominfo Kulon Progo menyediakan anggaran Rp1,2 miliar untuk revitalisasi PJU pada 2013. Anggaran tersebut untuk pengadaan sebanyak 110 PJU untuk seputaran Kota Wates dan beberapa titik strategis lain yang mendesak untuk dilakukan revitalisasi.
"Sebanyak 110 lampu tersebut akan dipasang di seputaran Kota Wates yang meliputi Alun-alun hingga Terminal Wates sebanyak 80 PJU, dan sisanya 30 lampu dipasang dititik-titik yang strategis seperti Bendungan, dan Taman Binangun," kata Joko.
(KR-STR)
