Sleman (Antara Jogja) - Pengelola Taman Nasional Gunung Merapi akan mengawasi langsung para pendaki pada pendakian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus untuk mengantisipasi adanya kemungkinan yang melanggar aturan dan nekat naik hingga puncak Gunung Merapi.
"Kami akan turun langsung pada 16 dan 17 Agustus untuk melakukan pengawasan terhadap para pendaki. Ini karena meski sudah ada larangan tegas, tetapi hingga beberapa waktu terakhir ini masih terpantau banyak pendaki yang nekat naik hingga ke puncak Gunung Merapi," kata Kepala Subbagian Tata Usaha Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) Tri Atmojo yang dihubungi dari Sleman, Yogyakarta, Minggu.
Menurut dia, pengawasan nantinya akan difokuskan di kawasan Pasar Bubrah jalur pendakian dari Selo, Boyolali, Jawa Tengah, bersama para relawan atau petugas "rescue", terutama dengan relawan Barameru yang memang sudah ada kerja sama dengan TNGM.
"Pengawasan terhadap para pendaki ini akan lebih diperketat bersama tim relawan dari Boyolali," katanya.
Ia mengatakan, upaya ini dilakukan karena beberapa waktu lalu pihaknya kecolongan, ada sejumlah pendaki yang nekat sampai ke puncak Merapu.
"Dari hasil rekaman `Circuit Closed Television` (CCTV) milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, ternyata terpantau masih banyak pendaki yang tidak mengindahkan larangan. Ada sejumlah pendaki yang nekat naik ke puncak Merapi," katanya.
Tri Atmojo mengatakan, meski sudah ada penambahan papan imbauan agar tak ada lagi yang nekat ke puncak, tapi masih ditemukan pendaki yang naik ke puncak Merapi.
"Kondisi di puncak Merapi cukup membahayakan bagi pendaki. Terutama akibat erupsi Merapi 2010. Itu menjadi bahan evaluasi kami," katanya.
Larangan pendaki Merapi sampai ke puncak Merapi memang sudah lama diberlakukan pascaerupsi yang terjadi pada akhir 2010 yang menyebabkan pada kondisi alam di sekitarnya. "Bebatuan yang tidak stabil serta tempat yang tak lagi lapang untuk beristirahat para pendaki," katanya.
Kepala TNGM, Edy Sutiyarto mengatakan, pihaknya tidak bisa sepenuhnya untuk melarang masyarakat umum melakukan pendakian ke Merapi pada 17 Agustus nanti.
"Kami hanya membatasi kuotanya agar pendakian lebih aman dan nyaman. Kuota pendakian, maksimal sampai 2.500 orang. Bila sudah mendekati angka tersebut, maka kami akan mengumumkan, supaya tak ada lagi yang mendaftar," katanya.
(V001)
Berita Lainnya
Real Madrid akan tampil apik kontra Bayern Muenchen
Kamis, 2 Mei 2024 6:54 Wib
Ketum PKB: Saya akan bikin kejutan untuk Pilkada Jatim 2024
Selasa, 30 April 2024 19:26 Wib
840 ribu orang di Indonesia akan peroleh pelatihan AI dari Microsoft
Selasa, 30 April 2024 19:13 Wib
PDIP Yogyakarta akan silaturahmi rekam aspirasi rakyat jelang Pilkada 2024
Selasa, 30 April 2024 4:44 Wib
Negara akan kuat jika ada oposisi yang kuat
Senin, 29 April 2024 21:05 Wib
Waketum PAN: Masa transisi Jokowi kepada Prabowo tak akan ada hambatan
Senin, 29 April 2024 4:49 Wib
Edukasi hak aksesibilitas penyandang disabilitas Indonesia akan diperkuat
Minggu, 28 April 2024 5:45 Wib
NasDem dan PKB akan bertemu partai di KIM
Jumat, 26 April 2024 14:14 Wib