Kulon Progo (Antara Jogja) - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mempertanyakan estimasi pendapatan bea balik nama pembebasan lahan bandara pada 2016 kepada pemerintah setempat.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahayadi di Kulon Progo, Selasa, mengatakan pihaknya memproyeksikan ada kenaikan pendapatan yang signifikan dari pembebasan lahan bandara.
"Fraksi PKS ingin mengetahui secara detail tentang pembebasan lahan calon bandara mencapai berapa luas wilayah yang akan dibebaskan," kata Hamam.
Selain itu, kata Haman, FPKS ingin mengetahui informasi harga tanah yang ditaksir oleh pemkab, meski harga tanah yang akan menentukan tim penilai dengan detail.
Namun demikian, dengan target pendapatan pajak BPHTB ini akan sedikit tahu, berapa batas minimum ganti untung relokasi masyarakat yang terkenda dampak pembangunan bandara.
"Harapannya masyarakat mengetahui besaran taksiran yang ditetapkan oleh pemerintah itu realistis atau tidak. Kami ingin mengetahui kebijakan pemkab," katanya.
Menurut Hamam, taksiran harga tanah calon lokasi bandara tidak akan menimbulkan masalah di masyarakat. Dengan ditetapkan harga tanah, masyarakat akan mengetahui dan akan memberikan keputusan soal rencana pembangunan bandara.
"Keberanian pemerintah mengumumkan estimasi harga tanah bandara sebagai bentuk keperpihakan terhadap masyarakat," katanya.
Ia mengatakan pihak yang berkewajiban memberikan ganti untung adalah PT Angkasa Pura I, dan pemkab hanya sebagai fasilitator. Pemkab harus berani memasang target yang signifikan dan cukup tinggi, artinya pajak pendapatan tinggi dan transaksi tinggi.
"Pemkab dan DPRD akan siap mengadvokasi kepentingan masyarakat dalam ganti untung. Ketika FPKS mempertanyakan ini tujuannya untuk menyamakan persepsi antara DPRD dan pemkab dalam mengadvokasi masyarakat," katanya.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan BPN akan melakukan sosialisasi pengukuran dan pematokan tanah. Selanjutnya, akan dilakukan penilaian besaran ganti rugi oleh appraisal independen. Direncanakan penilaian bisa selesai April 2016 sehingga diharapkan Desember 2015 appraisal sudah mulai turun.
"Menilai 4.000 bidang butuh waktu dua atau tiga bulan, sehingga harapan saya Desember ini appraisal independen sudah turun," katanya.
Terkait masih adanya 45 warga yang menolak pembebasan lahan untuk pembangunan bandara, menurut Hasto, tidak apa-apa. Pendekatan secara persuasif sudah dan akan tetap dilakukan. Meski demikian, ketika mereka tetap belum bersedia dipasang patok, maka tidak harus dilakukan pematokan. Pengukuran bisa dilakukan dengan citra satelit maupun dipetakan secara?imajiner.
"Harapan saya, daripada nanti ketinggalan untuk klarifikasi luasan bidang oleh pihak berwajib dalam hal ini tim. Lebih baik kalau cuma klarifikasi luasan bidang kenapa tidak mereka bersedia, biar tahu antara bidang yang dimiliki dengan menurut tim dari BPN," harap Hasto.
KR-STR
Berita Lainnya
Partai Gerindra tangkap tanda PKS ingin ditemui Prabowo
Sabtu, 4 Mei 2024 17:58 Wib
Gerindra: Partai Gelora tak tolak PKS gabung kabinet Prabowo-Gibran
Sabtu, 4 Mei 2024 16:42 Wib
Ada penentangan, PKS belum gabung koalisi Prabowo-Gibran
Selasa, 30 April 2024 19:23 Wib
Di kediaman Anies Baswedan, Timnas AMIN dibubarkan
Selasa, 30 April 2024 13:18 Wib
Jadi oposisi atau koalisi tak masalah bagi PKS
Selasa, 30 April 2024 0:32 Wib
PKS ingin diajak Prabowo gabung koalisi
Sabtu, 27 April 2024 16:22 Wib
PKS berada di persimpangan jalan usai Pilpres 2024
Sabtu, 27 April 2024 15:53 Wib
PKS: Bangun Indonesia dengan NasDem-PKB sampai sakaratul maut
Rabu, 24 April 2024 12:40 Wib