Bantul (Antara) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan pemerintah setempat tidak memusatkan pelaksanaan urusan infrastruktur hanya di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) melainkan tersebar di dinas terkait lain.
"Proses eksekusi urusan infrastruktur di dinas terkait tanpa pindah ke DPU akan membuat pengawasan bisa lebih optimal," kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Bantul, Setiya di Bantul, Senin.
Menurut dia, selama ini Komisi B menyoroti kebijakan Pemda Bantul yang memusatkan pelaksanaan urusan infrastruktur di DPU, meski pengusulan dan penganggarannya dari dinas lain yang terkait dengan pengelolaan bangunan itu nantinya.
Misalnya, pada program revitalisasi pasar tradisional selama ini, meski pengusulan dan penganggarannya ada di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kantor Pasar, namun pelaksanaannya selalu di DPU.
"Kami berharap dalam kepemimpinan bupati baru ini, `policy` dapat dikembalikan sesuai prosedur dan tata aturan yang semestinya. Toh DPU sudah mengelola anggaran infrastruktur sebesar Rp196 miliar," katanya.
Selain pengawasan lebih optimal, kata Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bantul itu, dengan proses eksekusi infrastruktur di dinas bersangkutan juga kebutuhan dari SKPD akan lebih bisa diakomodasi.
"Misal tentang bentuk, ukuran, kualitas bangunan dan seterusnya. Kalau pindah dinas, sering terjadi `mis-leading`," katanya.
Menurut dia, kebijakan ini tentunya diharapkan tidak hanya di Kantor Pasar yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) baru pada tahun 2017 menjadi satu dengan Dinas Perdagangan.
"Namun juga di SKPD lain yang mempunyai program pembangunan maupun revitalisasi infrastruktur, apakah itu Dinas Kesehatan dan lain-lain," katanya.
(KR-HRI)
Berita Lainnya
Tiga Pimpinan DPRD Kulon Progo dilantik
Rabu, 23 Oktober 2024 20:21 Wib
Pimpinan DPRD Provinsi DIY periode 2024--2029 resmi dilantik
Rabu, 23 Oktober 2024 15:19 Wib
DPRD DIY ajak masyarakat ciptakan situasi kondusif jelang Pilkada 2024
Selasa, 22 Oktober 2024 9:43 Wib
Eko Suwanto ajak warga Yogyakarta wujudkan lingkungan nyaman dan lestari
Selasa, 22 Oktober 2024 9:33 Wib
Legislator : HUT Ke-73 Kulon Progo refleksi "Semarak Kota Geblek"
Selasa, 15 Oktober 2024 20:42 Wib
KBRI Yangon tangani mantan anggota DPRD terjebak di Myanmar
Sabtu, 12 Oktober 2024 17:19 Wib
Anggota DPRD Kulon Progo ikuti orientasi jabatan memperkuat ketugasan
Selasa, 8 Oktober 2024 20:16 Wib
Dua anggota DPRD Semarang diperiksa KPK terkait lelang di Pemkot Semarang
Selasa, 24 September 2024 11:32 Wib