Kementerian Keuangan diseminasi dana desa di Sleman

Sleman (Antara Jogja) - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan melakukan diseminasi dana desa di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis.

Diseminasi diikuti 180 orang meliputi,kepala desa dan sekretaris desa, camat, DPRD, Forum Pimpinan Derah, dan SKPD terkait di Kabupaten Sleman.

Hadir pada acara itu Sukamta dari Badan Anggaran DPR RI, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI Boediarso Teguh Widodo, Direktur Pembiayaan dan Tranfer Nondana Perimbangan Kementerian Keuangan Ubaidi Socheh Hamidi.

Kepala Kanwil DJPBN DIY Ludiro, Kepala KPPN Yogyakarta Ruth Ida Lestari dan Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun.

Direktur Direktur Pembiayaan dan Tranfer Nondana Perimbangan Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, pelaksanaan diseminasi tersebut karena adaanya beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan dana desa, antara lain? masih ditemuinya beberapa pengelolaan dana desa di daerah yang belum sesuai dengan ketentuan yang ada.

"Baik dalam melaksanakan perencanaaan kegiatan, penyusunan, pelaporan untuk kepentingan penyaluran dan pertanggungjawaban, maupun yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa," katanya.

Sedangkan tujuan diseminasi yakni untuk memberikan peningkatan kopetensi bagi aparat pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi.

"Selain itu juga untuk meningkatkan pemahanam dalam pengelolaan dana desa meliputi kebijakan, penyaluran, pengelolaan keuangan desa dan penggunaan dana desa sehingga dana desa dapat secara efektif memberikan kontribusi dalam menggerakkan perekonomian desa," katanya.

Ia mengatakan, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi pengelola dana desa untuk berbagi pengalaman tentang pengelolaan dana desa.

Inisiatif desiminasi mendapat dukungan penuh dari Komisi 11 dan Badan Anggaran DPR RI sehingga pelaksanaan dapat disinergikan.

Di Kabupaten Sleman merupakan pelaksanaan yang ke-11 dari rencana keseluruhan 14 lokasi di Indonesia. 10 lokasi sebelumnya di yakni Tepuh Provinsi Jambi, Klaten dan Boyolali Provinsi Jateng, Malang Provinsi? Jatim, Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Tulang Bawang Provinsi Lampung. Sintang Kalimantan Barat, Bangli Provinsi Bali.

Bupati Sleman Sri Purnomo, mengatakan ?proses transformasi informasi tentang dana desa akan lebih memberikan gambaran dan upaya strategis bagi pemangku kepentingan yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dalam pengalokasian dana desa untuk mempercepat pembangunan dan kemajuan ekonomi wilayah desa.

"Secara administrasi kewilayahan Kabupaten Sleman terdiri dari 1.212 Padukuhan yang tersebar dalam 86 wilayah desa dan 17 Kecamatan, dengan jumlah penduduk persemester I tahun 2017 sebanyak 1.068.157 jiwa," katanya.

Ia mengatakan, dari kondisi tersebut dilaporkan pula luncuran dana desa dari 2015 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan yang sangat siginfikan, dari Rp28,05 miliar naik menjadi Rp80,85 miliar lebih pada 2017 dengan luncuran tahap pertama sebesar Rp48,51 miliar lebih dengan serapan sebesar Rp41,95 miliar atau sebesar 85,38 persen.

"Tahap ke dua diluncurkan sebesar Rp32,34 miliar lebih, dengan rata-rata penerimaaan dana desa pada tiap desa sebesar Rp900 juta. Sedangkan untuk nominal Alokasi Dana Desa 2016 sebesar Rp103,21 miliar dan untuk 2017 ini Alokasi Dana Desa sebesar Rp115,36 miliar lebih," katanya.

Sri Purnomo mengatakan, penggunaan dana desa sebagian besar atau 86,07 digunakan untuk pembangunan fisik.

"Sedangkan sebagai bentuk upaya penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa, serta sebagai salah satu media pendayagunaan ekonomi lokal yang berbasis potensi lokal desa, di desa-desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sejumlah 21 desa, dengan penguatan modal yang dianggarkan dari APBDesa rata-rata sebanyak Rp50 juta hingga Rp100 juta," katanya.

(V001)