Indonesia menjadi prioritas penanganan kematian ibu-bayi

Jakarta (Antaranews Jogja) - Pelaksana Tugas Direktur United States Agency for International Development (USAID) Indonesia Ryan Washburn mengatakan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara prioritas dalam penanganan kematian ibu dan bayi pada proses melahirkan.

        "Di sini masalah ini masih mendapat kurang perhatian, tentu kenyataan ini sangat disayangkan bagi negara yang tengah mengalami perkembangan positif seperti Indonesia," tutur Ryan saat ditemui dalam kegiatan penyerahan rekomendasi Evidence Summit di Jakarta, Rabu.

        Ia menekankan bahwa kesehatan dan keselamatan ibu serta bayi merupakan salah satu indikator keberhasilan sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan masalah tersebut.

        Dengan jumlah kematian bayi yang mencapai angka sekitar 200 bayi per hari di Indonesia, dia pun memandang bahwa Indonesia patut menjadi prioritas dalam upaya perbaikan kualitas dan kuantitas proses kelahiran.

        "USAID telah menemukan metodologi penanganan dalam tingkat global, sementara Indonesia menunjukkan keseriusannya dengan memulai di tingkat negara guna menekan kematian ibu dan bayi dalam proses kelahiran," pungkas Ryan.

        Evidence Summit merupakan tindak lanjut dari kajian bersama antara Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) dan US National Academy of Science (NAS) pada tahun 2013.

        Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh AIPI dan mendapat dukungan langsung dari USAID dengan rentang waktu pelaksanaan mulai Juli 2016 hingga Maret 2018 dan menelaah berbagai topik yang berkaitan dengan masalah kematian ibu dan bayi baru lahir.

        Kajian tersebut menemukan bahwa Indonesia kekurangan data dan informasi yang valid tentang kematian ibu dan bayi baru lahir dalam beberapa dasawarsa.

        Selanjutnya, hasil dari Evidence Summit ini diharapkan dapat mendukung perumusan pembaruan kebijakan kesehatan untuk mengatasi masalah kematian ibu dan bayi baru lahir di dalam negeri melalui pendekatan berbasis bukti atau "evidence-based health policy".