Kementerian Luar Negeri harus protes tulisan dubes Inggris

id hikmahanto

Hikmahanto Juwana (Foto Antara)

 Jakarta (Antaranews Jogja) - Kementerian Luar Negeri harus protes tulisan Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Mozzam Malik terkait serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis atas Suriah.

        "Pada 24 April 2018 Dubes Inggris untuk Indonesia, Mozzam Malik, menulis sebuah artikel di surat kabar nasional dengan judul 'Melawan Senjata Kimia'. Esensi tulisan tersebut adalah untuk memberikan pemahaman (baca: pembenaran) serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, Inggris dan Perancis atas Suriah meski tanpa mandat PBB," ujar Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana di Jakarta, Selasa.

        Dubes Malik menceritakan bersama Dubes AS dan Perancis adanya pertemuan dengan Menlu Retno Marsudi.

        Dubes mengatakan "menyambut baik pernyataan resmi Indonesia yang mengungkapkan keprihatinan dan kecaman terhadap penggunaan senjata kimia." Menjelang akhir tulisan Dubes "mengundang" Indonesia meminta pertanggung jawaban pemerintah Suriah.

        Bagian tersebut perlu mendapat protes keras dari Kemlu, tegas dia.

        Hal ini karena di satu sisi memang benar Indonesia menyampaikan keprihatinan penggunaan senjata kimia, namun pasca serangan AS Inggris dan Perancis terhadap Suriah Indonesia menyampaikan keprihatinannya atas serangan tersebut tanpa dibekali mandat dari PBB.

        "Tidak mungkin dalam pertemuan dengan tiga Dubes Menlu Retno tidak menyampaikan sikap resmi pemerintah Indonesia," kata dia.

        Hanya saja bagian tersebut sengaja tidak dituliskan oleh Dubes Malik karena tahu sikap Indonesia tersebut akan melemahkan imbauan yang dilakukan oleh tiga negara kepada Indonesia.

        Sikap pemerintah Indonesia terhadap situasi di Suriah padahal jelas. Indonesia mengecam penggunaan senjata kimia oleh siapapun dan saat bersamaan Indonesia pun tidak akan membenarkan serangan sejumlah negara kepada negara lain tanpa mandat dari PBB, ujar Hikmahanto.

        Sikap Indonesia ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional. Bukan hukum rimba yaitu yang benar adalah yang kuat.

        Oleh karena itu sudah sewajar dan seharusnya Kemlu Indonesia memprotes apa yang ditulis oleh Dubes Mozzam Malik karena tidak mencerminkan sikap Indonesia seutuhnya.

        Protes ini diperlukan agar tidak ada pemanfaatan untuk kepentingan tertentu di dalam negeri atas misinformasi yang disampaikan oleh Dubes Malik atas sikap pemerintah Indonesia pada situasi di Suriah, pungkas Hikmahanto. 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar