Perempuan kulon Progo diajak dukung caleg perempuan

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak perempuan di wilayah ini berperan aktif dalam pembangunan, dan mendukung bakal calon anggota legislatif perempuan peserta Pemilu 2019.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Kabupaten Kulon Progo Purwantini, di Kulon Progo, Minggu, mengatakan jumlah anggota legislatif perempuan di DPRD Kulon Progo hanya tujuh dari 40 anggota legislatif atau kurang dari 30 persen.

"Kami mengajak kaum perempuan ambil bagian dalam politik, khususnya mendukung dan memilih bakal calon anggota legislatif peserta Pemilu 2019," ajak Purwantini, dalam acara diskusi bertema "Dengan Semangat Proklamasi Kita Tingkatkan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Kebijakan Pembangunan" yang diselenggarakan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Kabupaten Kulon Progo.

Menurut dia, bakal caleg yang diusung oleh partai politik ini masih sebatas pelengkap saat pendaftaran bacaleg peserta pemilu ke KPU. Hal ini sangat memprihatinkan, dan perlu mendapat dukungan.

Menurutnya lagi, bacaleg perempuan peserta pemilu tidak dirancang untuk menjadi pemenang dengan perolehan suara yang tinggi. Hal ini bisa dicermati dari penyusunan nomor urut bacaleg masing-masing parpol. Dari 15 parpol peserta Pemilu 2019 di Kulon Progo, tidak lebih dari 10 persen yang menempatkan bacaleg perempuan pada nomor urut pertama.

"Selama ini bacaleg perempuan masih sebatas pelengkap persyaratan. Kenyataan di lapangan, bacaleg perempuan harus berjuang sendiri dengan posisi nomor urut yang ditetapkan partai. Bahkan, PKB Kulon Progo mencoret saya sebagai bacaleg perempuan di Daerah Pemilihan IV (Sentolo-Nanggulan) karena belum menandatangani pakta integritas internal partai," katanya pula.

Purwantini juga mengajak perempuan mandiri dalam bidang ekonomi, serta berperan aktif di bidang sosial, budaya dan pariwisata. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo memasuki pembangunan megaproyek, Bandara Internasional Yogyakarta yang diharapkan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.

Perempuan harus berperan aktif membangun ekonomi berbasis potensi lokal, sehingga menjadi pendukung pembangunan.

"Megaproyek bandara ini harus disikapi dengan baik, supaya perempuan tidak menjadi korban pembangunan," katanya pula.

Anggota KKP Kulon Progo Nur Eni Rahayu mengatakan parpol masih mempersulit pencalegan perempuan. Ia mencontohkan PKB Kulon Progo mencoret Purwantini dari Dapil IV. Artinya, parpol masih mengesampingkan gender.

"DPC PKB Kulon Progo mengesampingkan gender, Ketua KPP Kabupaten Kulon Progo tidak didaftarkan sebagai bacaleg," katanya.

Menurut anggota Fraksi PKB DPRD Kulon Progo ini, kuota 30 persen bacaleg perempuan masih sebatas retorika dalam politik. Nomor urut perempuan juga bukan nomor urut jadi yang mudah dipilih masyarakat umum.

"Untuk itu, perempuan harus memiliki kemampuan berpolitik seperti kaum laki-laki. Kesetaraan gender harus diperjuangkan bukan didiamkan karena kesetaraan gender tidak datang begitu saja," katanya.

Selain itu, Nur Eni mengajak perempuan di Kulon Progo ikut berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan. Saat ini, Pemkab Kulon Progo memiliki pekerjaan rumah menurunkan angka kemiskinan yang masih tinggi, yakni 20,32 persen atau tertinggi di DIY.

"Kami berharap PKK sebagai penggerak aktif di tingkat dusun ikut berperan dalam menggerakkan sektor pertanian, perikanan dan industri kecil sebagai penopang ekonomi utama masyarakat," katanya pula.

Camat Pengasih Aspiyah mengatakan perempuan harus multitalenta supaya berdaya secara sosial, dan ekonomi. "Perempuan harus menjadi pelaku pembangunan, bukan korban pembangunan," katanya pula.




(KR-STR)