Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada 2022 menargetkan angka kemiskinan di wilayah ini maksimal tujuh persen.
"Gubernur DIY mengintruksikan kepada bupati dan walikota, pada 2022, angka kemiskinan rata-rata tujuh persen. Kami akan bekerja keras untuk merealisikan target tersebut," kata Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Rabu.
Ia mengatakan saat ini, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Kulon Progo masih pada kisaran 18 persen sampai 19 persen.
"Angka itu dari BPS dengan dasar batas kemiskinan dengan pendapatan Rp323 ribu per bulan," kata Hasto.
Ia mengatakan pada 2018, batas kemiskinan Rp311 ribu per bulan yang nilainya naik pesat karena ada proyek pembangunan Bandara NYIA. Pada 2019 ini, batas kemiskinan di Kulon Progo dinaikan lagi menjadi Rp323 ribu per bulan karena BPS menilai investasi tinggi.
Batas kemiskinan itu selalu dikaitkan dengan jumlah uang yang masuk di daerah. Sehingga, batas kemiskinan dinaikan. Kalau batas kemiskinan di Kulon Progo Rp270 ribu per bulan, angka kemiskinan di Kulon Progo bisa 14 persen, bahkan album kemiskinan bisa menunjukan 12 persen. Pemkab tetap menghormati apa yang dibuat BPS.
"Uang turun banyak di Kecamatan Temon mendilusi Kulon Progo dengan batas kemiskinan Rp323 ribu, dan Gunung Kidul masih Rp280 ribu. Batas kemiskinan dibedakan, tapi kami tetap terima," katanya.
Hasto mengatakan Pemkab Kulon Progo akan bekerja keras menurunkan kemiskinan yang masih di angka 18 persen. Ia berharap pada 2020, batas kemiskinan tidak dinaikan lagi dengan asumsi tidak ada gelontoran masuknya investasi Bandar NYIA.
"Kami yakin kemiskinan di Kulon Progo akan turun drastis. Gubernur DIY sendiri memberikan target, kemiskinan harus turun dua persen setiap tahun. Kalau 2018, kemiskinan turun dua persen, maka 2019 diharapkan kemiskinan minimal turun dua persen," katanya.
Ia mengatakan pihaknya menyiapkan program khusus untuk percepatan pengentasan kemiskina. Saat ini, pemkab memetekan kantung-kantung kemiskinan, dan akan diselesaikan persoalannya.
"Orang-orang miskin akan kami identifikasi, kemudian kami buatkan program yang benar-benar memberdayakan mereka secara ekonomi," katanya.
Namun demikian, ia mengakui di Kulon Progo ini ada miskin absolut yang jumlanya mencapai 3.000 orang. Mereka ini adalah orang tua atau jompo yang sudah tidak bisa diberdayakan lagi. Artinya diselesaikan dengan bantuan khusus.
"Program khususnya adalah pemberikan konsumsi. Survei kemiskinan ya kebutuhan konsumsi," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengatakan program pengentasan kemiskinan di Kulon Progo mulai dari bedah rumah hingga program padat karya sudah bagus. Ia berharap program tersebut diperbanyak pada 2019.
"Kami juga memintas program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditangani satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tetapi semua OPD membuat program pengentasan kemiskinan," katanya.
Kulon Progo targetkan angka kemiskinan tujuh persen pada 2022
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menjawab pertanyaan awak media seusai menghadiri acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2019 di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta, Selasa. (Foto Antara/Luqman Hakim)
