Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Target penurunan sampah yang cukup tinggi, 30 persen pada 2025 perlu diikuti dengan sejumlah inovasi seperti yang akan dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu bekerja sama dengan warmindo.
“Target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk pengurangan sampah cukup tinggi yaitu 30 persen. Jelas, pencapaian target tersebut tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja tetapi harus didukung oleh masyarakat,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Suyana saat workshop Adipura di Yogyakarta, Selasa.
Oleh karena itu, lanjut Suyana, diperlukan strategi untuk bisa mencapai target tersebut salah satunya dengan mengurangi sampah plastik yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Kabupaten Bantul, DIY.
Selain pengurangan sampah dari rumah tangga dengan cara pemilahan sampah organik dan anorganik, Suyana menyebut, akan bekerja sama dengan warmindo atau warung penjual mi instan dalam mengelola sampah plastik yang dihasilkan.
“Bisa dibayangkan jumlah sampah plastik bekas bungkus mi instan yang dihasilkan oleh warmindo. Jika sehari mereka mampu menjual satu dus mi instan, maka akan ada 40 sampah bungkus mi yang dihasilkan. Jumlah tersebut dikali dengan banyaknya warung yang ada di Yogyakarta,” katanya.
Jika sampah plastik yang dihasilkan dapat dikurangi atau dikelola sejak dari sumbernya, Suyana meyakini jika jumlah sampah plastik yang dihasilkan dapat dikurangi cukup signifikan. ”Seperti diketahui, jenis sampah yang kerap ditemukan di TPA Piyungan adalah sedotan plastik, kemasan plastik sachet beragam jenis produk hingga bungkus mi instan,” katanya.
Selain bekerja sama dengan warmindo, DLH Kota Yogyakarta juga akan terus mengintensifkan pembentukan bank sampah di wilayah meskipun hingga saat ini kemampuan bank sampah menurunkan volume sampah belum signifikan.
Di Kota Yogyakarta tercatat ada sekitar 450 bank sampah dengan pengurangan volume sampah sekitar 1,02 persen. “Capaian pengurangannya masih sedikit. Tetapi, kami tidak boleh berkecil hati. Bank sampah tidak hanya untuk pengurangan sampah tetapi memiliki tujuan lain yaitu edukasi ke masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya,” katanya.
Sementara itu, Kepala Seksi Evaluasi Direktorat Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Lingkungan Hidup Vir Katrin mengatakan, penilaian Adipura dilakukan dengan format yang berbeda sehingga banyak kota/kabupaten yang tahun ini tidak memperolehnya.
“Salah satunya jika TPA yang digunakan masih menggunakan sistem ‘open dumping’, maka tidak akan memperoleh Adipura. Setidaknya, sudah menerapkan ‘control landfill,” katanya.
Ia pun menegaskan jika pemerintah daerah memiliki tugas untuk mampu mengelola sampah hingga 100 persen pada 2025 yang terdiri dari pengurangan sampah hingga 30 persen dan penanganan sampah hingga 70 persen.
“Upaya penanganan sampah tersebut salah satunya bisa dilakukan dengan menerapkan kebijakan pengurangan plastik. Sudah ada beberapa daerah yang menerapkan larangan sedotan plastik. Daerah tersebut bahkan memperoleh dana insentif daerah hingga Rp9 miliar,” katanya.
