Pemdes Munthuk Bantul tingkatkan kualitas RTLH

Bantul (ANTARA) - Pemerintah Desa Munthuk Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas rumah-rumah yang tidak layak huni di wilayah pedesaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari komponen kondisi rumah yang layak.

"Kalau jumlahnya (rumah tidak layak) itu sekitar 200-an, tetapi kan setiap tahun memang ada pengurangan, dari Desa Muntuk setiap tahun kita menganggarkan untuk pembangunan rumah tidak layak huni," kata Kepala Desa Munthuk, Dlingo, Kelik Subagyo di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, anggaran yang dibutuhkan untuk perbaikan atau pembangunan kembali rumah tidak layak huni disiapkan sebesar Rp10 juta sampai Rp15 juta per penerima bantuan, sehingga kalau memang ada warga Desa Munthuk yang sangat miskin sekali dan tidak memiliki rumah akan dibantu.

"Kalau rumahnya ada tapi reot, kita siap untuk anggarkan, mungkin kalau yang dimasukkan di tahun 2019 nanti kita anggarkan di tahun 2020, pasti kita siap, kemarin kita kalau tudak salah ada 10 rumah yang kita (bantu) bangun dari APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)," katanya.

Kelik mengatakan, dalam perbaikan kualitas rumah tidak layak yang juga diperhatikan adalah kontruksi yang tahan gempa, dan menurut pandangannya tidak harus dengan tembok, melainkan bisa model rumah Jawa seperti limasan ataupun kampung sesuai orang-orang terdaulu.

"Penilaian saya itu, dan untuk kesehatannya rumah memang banyak ventilasinya, jendela ada sehingga matahari pagi bisa masuk ke ruangan yang seperti itu kalau kalau penilaian saya," katanya.

Dia mengatakan, dan yang bisa menerima bantuan perbaikan rumah tidak layak biasanya rumah belum berantai dan belum berdinding semen, selain itu juga merupakan keluarga besar yang tinggal dalam satu rumah, atau rumah yang kurang layak dihuni tiga kepala keluarga.

"Kalau kriteria yang yang miskin sekali untuk di wilayah pedesaan ini akan sangat sulit, karena orang membangun itu punya niat yang besar dengan nabung dari lama, kalau standar nilai kemiskinan itu hanya dilihat dari rumahnya bagus, namun kalau di wilayah kami tidak masuk," katanya.

Selain kualitas rumah, kata dia, juga setiap tahun ada upaya menganggarkan pembangunan toilet dan fasilitas pokok masyarakat lainnya, seperti pada tahun 2019 desa mendapat kunjungan dari pihak terkait karena ada sekolah di wilayah Banjarharjo II Munthuk itu belum ada toiletnya.

"Kita sudah menganggarkan, tapi kita anggarkan jumlahnya dulu 10 atau berapa kita sesuaikan dengan data, dan kita ada dorongan dari kepala sekolah, dan kita juga istilahnya peduli dengan pendidikan kita, setiap sekolah harus ada toilet," katanya.