Bawaslu: Kabupaten Sleman masuk level lima Indeks Kerawanan Pemilu

Sleman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum RI meluncurkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memetakan potensi kerawanan Pilkada Serentak 2020 yang berlangsung di 270 daerah dengan fungsi antisipasi dan pencegahan dini

Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa di Sleman, Rabu, mengatakan seluruh hasil Indeks Kerawanan (IKP) tersebut di DIY dari tiga kabupaten yang melakukan Pilkada 2020 yakni Sleman, Bantul, dan Gunung Kidul.

"Sleman yang pada Pemilu 2019 menduduki kerawanan tinggi, pada Pilkada 2020 ini masuk kategori paling rawan di antara tiga kabupaten yang melaksanakan pilkada tersebut Sleman berada di level lima yang artinya sebagian besar indikator kerawanan berpotensi terjadi," katanya.

Menurut dia, Sleman menempati peringkat 10 di Pulau Jawa dan peringkat 37 secara nasional dengan skor 58,49 di atas rata-rata nasional 51, 65.

"Proses penyusunan IKP di Sleman dimulai sejak Oktober 2019 dengan melibatkan empat pihak untuk pengumpulan datanya, Bawaslu, KPU, kepolisian dan media," katanya.

Ia mengatakan, Bawaslu Sleman telah memvalidasi data dan instrumen dari semua pihak yang berkepentingan dalam penyusunan IKP ini dan hasilnya Sleman menduduki tingkat kerawanan di level lima.

"Nilai Skor dimensi Pilkada 2020 ini Sleman mencapai angka tertinggi pada dimensi partisipasi politik, 69,35 di atas rata-rata nasional 64,09," katanya.

Karim mengatakan, dimensi partai oolitik terdiri dari subdimensi partisipasi pemilih, partisipasi partai politik, dan partisipasi publik ini menyumbang kerawanan pilkada di Sleman menjadi tinggi.

"Sleman ada kekurangan surat suara, Pemilih DPTb yang tidak terlayani serta adanya PSU dan PSL pada Pemilu 2019," katanya.

Ia mengatakan, dimensi sosial politik dengan subdimensi keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, penyelenggara negara, dan relasi kuasa ditingkat lokal juga menyumbang kerawanan di Sleman, 64,80 di atas rata-rata nasional 51,67.

"Dengan berpegang pada data hasil penelitian tersebut, Bawaslu Sleman akan melakukan koordinasi dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan pemilu, Pemerintah Daerah, kepolisian, KPU, ormas dan stake holder lainnya maupun masyarakat sipil," katanya.

Koordinasi dan sinergi ini, kata dia, dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan pemilu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

"Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi kerawanan di Kabupaten Sleman," katanya.