Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) telah mencapai Rp376,17 triliun atau 54,1 persen dari total pagu sebesar Rp695,2 triliun per 4 November 2020.
“Sudah semakin membaik karena semua kementerian lembaga terus akan dimonitor,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci untuk anggaran bidang kesehatan telah terealisasi Rp32,15 triliun atau 33,1 persen dari pagu Rp97,26 triliun yang meliputi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat dan daerah Rp3,67 triliun serta santunan kematian nakes Rp0,029 triliun.
Kemudian untuk gugus tugas COVID-19 Rp3,22 triliun, belanja penanganan COVID-19 Rp19,85 triliun, bantuan iuran JKN Rp1,92 triliun, serta insentif perpajakan kesehatan Rp3,45 triliun.
Bidang perlindungan sosial terealisasi Rp177,05 triliun atau 75,6 persen dari pagu Rp234,33 triliun meliputi PKH Rp36,71 triliun, Kartu Sembako Rp37,75 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp5,47 triliun, dan bantuan sembako non Jabodetabek Rp29,47 triliun.
Kemudian Kartu Pra Kerja Rp19,87 triliun, diskon listrik Rp6,97 triliun, BLT dana desa Rp18,14 triliun, bansos tunai penerima sembako Rp4,5 triliun, bansos beras bagi penerima PKH Rp3,29 triliun, dan subsidi gaji Rp14,88 triliun.
Bidang sektoral dan pemda terealisasi Rp32,21 triliun atau 48,8 persen dari pagu Rp65,97 triliun meliputi padat karya Rp15,44 triliun, insentif perumahan Rp0,07 triliun, dan DID pemulihan ekonomi Rp4,73 triliun.
Kemudian DAK Fisik Rp7,29 triliun, pinjaman daerah Rp0,979 triliun, perluasan PEN Kementerian PUPR Rp1,13 triliun, peta peluang investasi Rp0,002 triliun, serta komunikasi PEN Rp0,003 triliun.
Dukungan UMKM terealisasi Rp94,64 triliun atau 82,4 persen dari pagu Rp114,81 triliun meliputi penempatan dana Rp64,5 triliun, dan pembiayaan investasi LPDB Rp1 triliun.
Kemudian untuk PPh Final UMKM DTP Rp0,55 triliun, subsidi bunga Rp4,9 triliun, penjaminan kredit Rp1,57 triliun, dan Banpres Usaha Mikro (BPUM) Rp22,11 triliun.
Insentif dunia usaha terealisasi Rp38,13 triliun atau 31,6 persen dari pagu Rp120,6 triliun meliputi PPh 21 DTP Rp2,51 triliun, pembebasan PPh 2 Impor Rp9,1 triliun, dan pengurangan angsuran PPh 25 Rp13,73 triliun.
Kemudian mengenai pengembalian pendahuluan PPN sebesar Rp3,57 triliun serta penurunan tarif PPh Badan Rp9,21 triliun.
Pembiayaan korporasi baru terealisasi Rp2 triliun atau 3,2 persen dari pagu Rp62,22 triliun dengan penjaminan korporasi yang telah tersalur melalui pembayaran IJP Rp945 juta serta dana cadangan claim loss limit Rp2 triliun.
Berita Lainnya
Indonesia-EU Commissioner jajaki kerja sama transisi energi
Senin, 22 April 2024 17:51 Wib
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Sri Mulyani di MK: Bantuan kemasyarakatan presiden bukan dari perlinsos
Jumat, 5 April 2024 15:27 Wib
Menkeu Sri Mulyani percayai forum di MK menjadi cara merawat nalar publik
Jumat, 5 April 2024 10:22 Wib
Realisasi anggaran pemilu 2024 tembus Rp23,1 triliun, ungkap Menkeu
Selasa, 26 Maret 2024 7:08 Wib
Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:44 Wib
Menkeu laporkan fraud debitur LPEI kepada Kejagung
Senin, 18 Maret 2024 12:26 Wib