Subardi: Tidak ada yang salah dengan kritik

id kritik,demokrasi

Subardi: Tidak ada yang salah dengan kritik

Politikus NasDem yang juga anggota DPR RI Subardi (HO-Istimewa)

Yogyakarta (ANTARA) - Politikus NasDem Subardi mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang relevan dengan semangat berdemokrasi.

Hal itu dikatakan Subardi menanggapi isu bahwa demokrasi di Indonesia mengkhawatirkan, terutama perihal kebebasan berpendapat (kritik) terhadap kebijakan pemerintah.

"Tidak ada yang salah dengan kritik. Anggapan bahwa mengkritik pemerintah langsung berurusan dengan polisi itu salah besar," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.

Ia mengatakan banyak pakar, pengamat, praktisi, aktivis, dan masyarakat yang leluasa mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan aparat.

Namun demikian, menurut wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Kategori itu memang dilarang oleh hukum karena efeknya membahayakan bagi persatuan.

Jadi, kata dia, bedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Itu memang dilarang. Bukan hanya kepada pemerintah, kepada pihak manapun dilarang.

"Siapapun pemerintahnya, undang-undang kita sudah membatasi itu karena efeknya membahayakan bagi persatuan," kata Subardi menegaskan.

Saat ini, kata Subardi, banyak pihak menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,48.

Ketua DPW NasDem DIY itu menyinggung kekhawatiran masyarakat bahwa kebebasan berpendapat kian sulit di periode kedua pemerintahan Jokowi.

Namun, menurut Subardi, anggapan itu tidak benar. Masyarakat dibebaskan mengkritik, tanpa harus berpikir menyertakan solusinya.

Kritik, kata dia, tidak harus mengandung solusi. Kritik bisa saja untuk mengevaluasi atau mengandung peringatan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah.

"Itu sah-sah saja, tidak perlu diframing berlebihan. Bagaimanapun pemerintah adalah penguasa yang perlu dikontrol," kata Subardi.
 
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar