Yogyakarta (ANTARA) - Politikus NasDem Subardi mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah sepanjang relevan dengan semangat berdemokrasi.
Hal itu dikatakan Subardi menanggapi isu bahwa demokrasi di Indonesia mengkhawatirkan, terutama perihal kebebasan berpendapat (kritik) terhadap kebijakan pemerintah.
"Tidak ada yang salah dengan kritik. Anggapan bahwa mengkritik pemerintah langsung berurusan dengan polisi itu salah besar," kata Anggota Komisi VI DPR RI itu di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.
Ia mengatakan banyak pakar, pengamat, praktisi, aktivis, dan masyarakat yang leluasa mengkritik pemerintah tanpa berurusan dengan aparat.
Namun demikian, menurut wakil rakyat dari Dapil Yogyakarta itu, masyarakat perlu membedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Kategori itu memang dilarang oleh hukum karena efeknya membahayakan bagi persatuan.
Jadi, kata dia, bedakan antara kritik dengan caci maki, hoaks, ujaran kebencian maupun fitnah. Itu memang dilarang. Bukan hanya kepada pemerintah, kepada pihak manapun dilarang.
"Siapapun pemerintahnya, undang-undang kita sudah membatasi itu karena efeknya membahayakan bagi persatuan," kata Subardi menegaskan.
Saat ini, kata Subardi, banyak pihak menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang menurun berdasarkan survei The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam Indeks Demokrasi 2020, Indonesia menempati peringkat 64 dari 167 negara di dunia dengan skor 6,48.
Ketua DPW NasDem DIY itu menyinggung kekhawatiran masyarakat bahwa kebebasan berpendapat kian sulit di periode kedua pemerintahan Jokowi.
Namun, menurut Subardi, anggapan itu tidak benar. Masyarakat dibebaskan mengkritik, tanpa harus berpikir menyertakan solusinya.
Kritik, kata dia, tidak harus mengandung solusi. Kritik bisa saja untuk mengevaluasi atau mengandung peringatan bahwa ada yang salah dengan kebijakan pemerintah.
"Itu sah-sah saja, tidak perlu diframing berlebihan. Bagaimanapun pemerintah adalah penguasa yang perlu dikontrol," kata Subardi.
Berita Lainnya
Bupati Bantul sebut otonomi daerah untuk kesejahteraan dan demokrasi
Kamis, 25 April 2024 13:16 Wib
Penguatan parpol penting jaga budaya demokrasi di Indonesia
Sabtu, 30 Maret 2024 16:41 Wib
Ganjar Pranowo pingin selamatkan demokrasi di Indonesia
Rabu, 27 Maret 2024 17:09 Wib
Anies Baswedan di Gedung MK: Kini waktunya meneguhkan komitmen demokrasi
Rabu, 27 Maret 2024 10:08 Wib
Elite politik diminta beri kesejukan usai Pemilu 2024
Rabu, 21 Februari 2024 5:41 Wib
Jokowi: Usul hak angket DPR hak demokrasi
Selasa, 20 Februari 2024 19:36 Wib
57 petugas pemilu meninggal per 17 Februari 2024
Minggu, 18 Februari 2024 12:32 Wib
Mahfud terus berjuang untuk demokrasi-keadilan Indonesia
Sabtu, 17 Februari 2024 12:47 Wib