Yogyakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata berharap tidak ada kepala daerah yang terjerat kasus korupsi bantuan sosial yang kemungkinan masih akan digulirkan pemerintah pada tahun ini.
"Cukup sudah kemarin Menteri Sosial (Juliari P Batubara) itu. Jangan ada pejabat di daerah, apalagi kalau kepala daerah kena masalah menyangkut bansos ini," kata Alexander dalam acara Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi (Pencegahan) di Wilayah DIY di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis.
Ia meminta tidak ada lagi pejabat yang melakukan pemotong atau pengurangan kualias jatah bansos yang seharusnya diterima masyarakat.
"Jangan ada lagi tindakan-tindakan atau perbuatan yang memotong atau mengurangi kualitas maupun jatah masyarakat yang harus diterima," kata dia.
Menurut dia, pesan itu perlu kembali ditekankan mengingat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pada tahun ini sebagian besar kemungkinan masih akan dialokasikan untuk penanggulangan dampak COVID-19 termasuk dengan menyalurkan bantuan sosial.
"Tahun ini saya rasa tidak akan beda jauh. Masih ada bantuan sosial untuk masyarakat terdampak pandemi," kata dia.
Pada 2021, Alexander mangatakan KPK akan berfokus pada empat bidang untuk mencegah terjadinya korupsi. Meliputi penyelamatan keuangan dan aset daerah, pengadaan barang dan jasa, perizinan satu pintu, serta manajemen aparatur sipil negara (ASN).
"Empat bidang ini kami dorong karena ini paling banyak menimbulkan tindak pidana korupsi di daerah," kata dia.
Berita Lainnya
Bansos jadi poin pengawasan Pilkada 2024 di Indonesia
Minggu, 21 April 2024 18:41 Wib
Kehadiran menteri di MK memberi transparansi-akuntabilitas bansos
Selasa, 9 April 2024 2:44 Wib
Jokowi rutin membagikan sembako sejak 2014
Senin, 8 April 2024 22:54 Wib
Bansos tak miliki korelasi kemenangan Prabowo-Gibran
Minggu, 7 April 2024 20:34 Wib
Patahkan tuduhan politisasi bansos, keterangan menteri di MK
Minggu, 7 April 2024 9:08 Wib
Menkeu di MK: Bukan biayai bansos, pemblokiran anggaran
Jumat, 5 April 2024 17:21 Wib
Mensos di MK: Bansos berbentuk tunai transfer, bukan bentuk barang
Jumat, 5 April 2024 17:16 Wib
Gubernur DIY meluncurkan program bantuan sosial JSLU di Sleman
Rabu, 3 April 2024 20:48 Wib