Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dan Kementerian Keuangan siap mendampingi penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) syariah agar naik kelas.
Komitmen tersebut diimplementasikan dalam penandatangan nota kesepahaman (MOU) Kerjasama Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE).
Progam UMKM Financing Empowement (U-FinE) bertujuan untuk mendorong inklusivitas keuangan UMKM dan mendorong nasabah penerima KUR Syariah naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi sebagai pengusaha kelas menengah atau besar.
Direktur Retail Banking BSI Ngatari dalam keterangan di Jakarta, Selasa, mengatakan, peran BSI dan Kementerian Keuangan yaitu mendorong akselerasi pembiayaan dan pendampingan UMKM, di antaranya pelatihan, pembiayaan, pendampingan perizinan hingga pemasaran.
"Dari sisi BSI akan siap memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 221.000 nasabah dapat teredukasi dengan adanya sinergi ini," ujar Ngatari.
Selain itu, BSI dan Kementerian Keuangan akan berkolaborasi menjalankan kurasi dan identifikasi kepada UMKM yang layak naik kelas, yakni dari mulai proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah hingga pendampingan untuk pengembangan usaha.
Untuk BSI sendiri, program tersebut akan dilaksanakan di wilayah yang memiliki KUR terbanyak di tujuh wilayah diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: BSI dan Kemenkeu siap dampingi penerima KUR syariah agar naik kelas
Berita Lainnya
Pajak kripto terkumpul Rp112 miliar
Jumat, 26 April 2024 19:19 Wib
Indonesia seap Rp5,07 triliun lelang tujuh seri SBSN
Rabu, 24 April 2024 5:59 Wib
Fundamental ekonomi Indonesia kokoh tahan pelemahan rupiah
Jumat, 19 April 2024 6:10 Wib
Kemenkeu menyalurkan THR Rp40,77 triliun
Selasa, 9 April 2024 16:03 Wib
Kemenkeu memfasilitasi ruang fiskal program makan siang gratis
Jumat, 5 April 2024 20:15 Wib
Penerimaan pajak mencapai Rp342,88 triliun
Senin, 25 Maret 2024 21:06 Wib
Dirjen Pajak: Pemerintah terus mengkaji kebijakan kenaikan PPN 12 persen
Selasa, 19 Maret 2024 16:27 Wib
Dugaan korupsi pendanaan di LPEI dideteksi sejak 2019
Senin, 18 Maret 2024 12:44 Wib