MK harus perhatikan sikap delapan fraksi parpol

Jakarta (ANTARA) - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad berharap Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan sikap delapan fraksi partai politik (parpol) di parlemen yang menolak sistem proporsional tertutup dalam memutuskan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu).

"Kami harapkan bahwa pertimbangan itu juga mempertimbangkan aspirasi dari sebagian besar pengikut (parpol di parlemen) yang mengikuti kontestasi di pemilihan legislatif," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat.

Hal tersebut, kata Dasco, lantaran ada delapan fraksi parpol menolak sistem proporsional tertutup sehingga dinilai mewakili pula banyaknya suara mayoritas anggota legislatif.

"Kenapa ? Ini delapan fraksi ini kan mempunyai jumlah anggota DPR yang banyak, anggota DPRD yang banyak dan juga jumlah calon anggota DPR RI yang banyak," ujarnya.

Dasco mengatakan bahwa ia memahami bagaimana pun putusan akhir ada di MK, namun ia enggan mengafirmasi bahwa sikap bersama delapan fraksi parpol di parlemen yang menolak sistem pemilu hanya sekedar "hore-hore" atau sekedar memeriahkan suasana.

"Saya pikir pernyataan itu kan menanggapi masalah pernyataan delapan partai di sini kemarin kan dan saya pikir itu enggak perlu dibikin satu dinamika, ya memang betul bahwa keputusan ada di hakim MK," tuturnya.

Menurut dia, sejumlah pihak yang mengajukan diri sebagai pihak terkait atau pemohon intervensi dalam uji materi UU Pemilu terkait sistem pemilu lantaran menilai sistem proporsional tertutup memperkecil kesempatan parpol baru untuk berkontestasi dalam pemilu.

Ia pun menegaskan kembali posisi Partai Gerindra yang mendukung agar pelaksanaan Pemilu 2024 tetap dilakukan menggunakan sistem proporsional terbuka karena rakyat dapat memilih langsung calon yang diinginkannya dari berbagai unsur dan latar belakang.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto menyebut bahwa pernyataan sikap delapan partai politik (parpol) parlemen yang menolak sistem pemilu proporsional tertutup hanya sekadar "hore-hore" atau sekedar memeriahkan suasana.

“Ini diskursus biasa saja. Soal penolakan monggo (silakan). Pengambil keputusan adalah sembilan hakim MK. Kalau ini (pernyataan sikap delapan parpol) saja hanya untuk hore-hore,” kata pria yang akrab disapa Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dasco harap MK pertimbangkan sikap delapan fraksi parlemen