Bawaslu Bantul mengidentifikasi potensi kerawanan tahapan Pemilu 2024

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah melakukan analisis dan identifikasi potensi kerawanan pelanggaran yang mungkin terjadi pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu serentak 2024.

"Kami sudah mengidentifikasi kerawanan pada setiap tahapan Pemilu, dan secara umum ada tiga tahapan yang potensi kerawanan," kata Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho di Bantul, Rabu.

Dia menyebut tiga tahapan potensi kerawanan, yakni tahapan kampanye yang akan mulai dalam waktu yang tidak lama lagi, kemudian saat pemungutan suara di TPS, dan saat proses rekapitulasi hasil penghitungan suara.

"Semua tahapan pemilu bisa dikatakan dalam konteks rawan, misal terkait dengan kampanye, pemungutan suara, penghitungan sampai rekapitulasi, sehingga Bawaslu sudah identifikasi terkait kerawanan di masing-masing tahapan," katanya.

Menurut dia, salah satu contoh pelanggaran yang rawan pada tahapan kampanye adalah kegiatan kampanye oleh peserta Pemilu luar jadwal yang ditentukan, kemudian pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) ataupun perangkat kelurahan dan lain sebagainya.

"Berikutnya adalah kerawanan lain yang berbasis tematik sepertipolitisasi sara, netralitas ASN, dan politik uang," katanya.

Oleh karena itu, kata di, sebagai upaya pencegahan pelanggaran atas hasil identifikasi tersebut, pihaknya gencar melakukan sosialisasi kepada pihak terkait, utamanya menghindari politik uang, menjaga netralitas ASN dan perangkat kelurahan.

Selain itu, juga Bawaslu intensif melakukan komunikasi dan koordinasi dengan aparat kepolisian kaitannya dengan tindak pidana pelanggaran pemilu yang mengarah pada konsekuensi hukum.

"Dan sebagai kesiapan Polres dalam pengamanan pemilu sudah dilakukan simulasi sistem pengamanan kota (Sispamkota) beberapa waktu lalu.Dan apa yang disimulasikan kepolisian, saya kira sudah cukup baik," ujarnya.

Menurut dia, dalam kegiatan sispamkota itu bisa memperlihatkan atau mencerminkan gambaran dari kerawanan tahapan, misalnya pengiriman logistik, masa tenang, pemungutan suara, penghitungan suara sampai simulasi ketika ada hasil yang ditolak peserta Pemilu..