Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta(DIY) siap memberikan bantuan kepada masyarakat miskin atau kurang mampu mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum melalui "Bahu Teman" atau Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sleman.
"Setiap orang termasuk seluruh warga Kabupaten Sleman berhak mendapatkan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum sebagai implementasi negara hukum," kata Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo pada Sosialisasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin "Bahu Teman" di Sleman, Senin.
Kegiatan sosialisasi ini juga dihadiri perwakilan Kemenkumham DIY serta Direktur Organisasi Bantuan Hukum se-DIY dan perwakilan masyarakat.
Kustini mengatakan, masyarakat miskin atau kurang mampu berpotensi mendapatkan ketidakadilan dan permasalahan hukum sehingga pemerintah perlu hadir dalam bentuk pemberian bantuan hukum.
"Kebijakan pemberian bantuan hukum ini selain mendasarkan pada undang-undang bantuan hukum juga melengkapi layanan pemerintah kepada masyarakat miskin seperti bidang pendidikan, kesehatan dan sosial," katanya.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman Anton Sujarwo mengatakan, bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin yang mendapat masalah perdata, pidana maupun tata usaha negara yang diberikan melalui organisasi bantuan hukum (OBH) terakreditasi.
"Program ini diberi nama 'Bahu Teman' atau Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Sleman dan merupakan program kolaboratif yang didukung aplikasi layanan daring sehingga memudahkan akses bagi masyarakat miskin mendapat hak-hak hukumnya dengan cepat, mudah dan tepat sasaran," katanya.
Berita Lainnya
Indonesia ikuti pelatihan penegakan hukum kekayaan intelektual ASEAN-USPTO
Sabtu, 27 April 2024 6:54 Wib
Prabowo: Saya berterima kasih kepada tim kuasa hukum paslon 02
Rabu, 24 April 2024 5:52 Wib
Yusril datangi rumah Prabowo laporkan kemenangan di MK
Selasa, 23 April 2024 12:19 Wib
Guru di Indonesia perlu perlindungan hukum ketika tegakkan disiplin
Selasa, 23 April 2024 0:43 Wib
MK diharapkan putuskan permohonan PHPU berdasarkan hukum
Senin, 22 April 2024 6:13 Wib
Jurnal Ahkam UIN Jakarta menjadi 100 jurnal terbaik sedunia
Kamis, 18 April 2024 7:14 Wib
MK putuskan hasil PHPU sesuai kerangka hukum, harap KPU RI
Selasa, 16 April 2024 9:50 Wib
Pemerintah mendukung penegakan hukum kasus TPPO magang Jerman
Rabu, 3 April 2024 20:06 Wib