“Kami ingin mengetahui dari Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, sejauh mana politik anggaran, sejauh mana kebijakan fiskal dalam kebijakan bansos yang menyangkut 486,5 triliun itu disalurkan,” kata Todung usai persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis.
Kemudian, pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana dana dari pemblokiran anggaran sementara dari belanja Kementerian/Lembaga yang senilai Rp50,14, disalurkan.
“Ini juga jumlah besar yang disalurkan dalam penyaluran bansos yang pernah kita alami,” kata dia.
Menurutnya, nilai dana bansos yang disalurkan pada tahun 2024 kemungkinan adalah yang terbesar dari sebelum-sebelumnya, sehingga diperlukan adanya transparansi dan akuntabilitas.
“Jadi, mudah-mudahan MK akan mengabulkan itu,” pungkasnya.
Dalam persidangan PHPU Pilpres 2024, pemohon satu atau tim hukum Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) mengajukan permintaan untuk memanggil empat menteri, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Perdagangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian, dari Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi.
