Bawaslu Bantul menggandeng bank BUMD kelola anggaran Pilkada 2024

Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) milik Pemda DIY untuk mengelola anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024.

"Pengelolaan anggaran Pilkada 2024merupakan tindak lanjut setelah adanya pencairan dana hibah pilkada dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul kepada Bawaslu Kabupaten Bantul," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul Didik Joko Nugroho usai penandatanganan kerja sama dengan BPD DIY Cabang Bantul di Bantul, Jumat.

Joko mengatakan bahwa pihaknya menerima hibah dana pilkada sebesar Rp13,5 miliar. Hal itu merujuk dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang telah ditandatangani Pemkab Bantul pada bulan November 2023.

Dari total dana hibah tersebut, kata dia, telah dilakukan pencairan dana hibah sebesar 40 persen dari total hibah atau sebesar Rp5 miliar.

"Nantinya kerja sama ini akan fokus pada distribusi anggaran untuk pengawas badan ad hoc baik itu panwaslu kecamatan, panwaslu desa, dan pengawas TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024," katanya.

Seperti diketahui untuk pilkada di Kabupaten Bantul akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.

Sementara itu, Kepala BPD DIY Cabang Bantul Fendi Muryawan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pengawas badan ad hoc sampai dengan tahapan pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul selesai.

Fendi mengemukakan bahwa pelayanan tersebut dengan mengoptimalkan layanan di 19 BPD DIY cabang pembantu yang tersebar di 17 kecamatan se-Kabupaten Bantul.

"Kami juga komitmen untuk mengelola anggaran dengan profesional dan akuntabel. Harapannya dengan pengelolaan anggaran yang akuntabel tidak menyisakan permasalahan dalam pengelolaan hibah pilkada," katanya.