Bantul (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menggandeng para pemuda yang tergabung dalam Karang Taruna setempat untuk mengantisipasi praktik politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 terkait pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bantul.
Ketua Bawaslu Bantul Didik Joko Nugroho dalam keterangannya di Bantul, Jumat, mengatakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bantul ke depan ada potensi praktik praktik politik uang dan kampanye hitam atau black campaign yang merugikan peserta pemilu.
"Untuk menghadapi politik uang dan kampanye hitam, Bawaslu Bantul tidak mungkin berjalan sendiri, Karang Taruna sebagai organisasi yang berbasis pemuda akan menjadi mitra strategis Bawaslu untuk melawan politik uang dan kampanye hitam ini," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, Bawaslu Bantul juga akan mengajak karang taruna untuk aktif menguatkan keberadaan Desa Anti Politik Uang yang telah terbentuk di 17 kelurahan se-Kabupaten Bantul.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Bantul Dewi Nurhasanah mengatakan, karang taruna dilibatkan dalam skema pengawasan partisipatif.
"Pengawasan partisipatif ini nantinya akan menjadikan anggota karang taruna sebagai kader pengawasan partisipatif yang bisa aktif melakukan pengawasan dan menginformasikan kepada Bawaslu Bantul apabila ada potensi pelanggaran dalam Pilkada," katanya.
Dewi juga mengatakan, dengan melibatkan para pemuda karang taruna maka diharapkan dapat menggaet pemilih pemula dan pemilih muda untuk berkontribusi dalam pengawasan pada Pilkada Bantul 2024.
"Nantinya karang taruna juga akan dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi pengawasan yang berbasis masyarakat," katanya.
Sementara itu, Ketua Karang Taruna Bantul periode 2024-2029 Masduki Rahmat mengatakan, Karang Taruna Bantul mempunyai program strategis salah satunya penguatan reformasi kelurahan, yang nantinya akan dimasukkan program penguatan demokrasi, termasuk di dalamnya melawan politik uang.
"Program ini penting untuk menanamkan kepada generasi muda bahwa dalam berdemokrasi tidak selamanya dinilai dengan uang," katanya.