Pengawasan kualitas
Di sisi lain, pengawasan kualitas BBM di Indonesia perlu mengalami reformasi besar untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.
Teknologi yang digunakan oleh Pertamina, seperti sistem ELTRO, telah memberikan fondasi yang cukup baik dalam quality control, tetapi masih memerlukan peningkatan lebih lanjut, bukan semata demi tetap terjaganya kepercayaan konsumen terhadap sistem distribusi, tetapi juga mencegah potensi kecurangan yang mungkin terjadi di sepanjang rantai pasok.
Di sisi lain, konsumen sebagai pengguna akhir juga memiliki hak untuk mengetahui kualitas bahan bakar yang mereka beli.
Transparansi yang lebih tinggi dapat diwujudkan melalui pemberdayaan konsumen dengan menyediakan kanal pengaduan yang lebih responsif dan berbasis teknologi.
Misalnya, sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidaksesuaian kualitas BBM di SPBU tertentu. Laporan ini kemudian dapat diverifikasi oleh tim independen yang bertugas untuk melakukan inspeksi langsung.
Dengan mekanisme ini, pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah dan perusahaan, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri sebagai pengguna yang paling terdampak.
Selain pengawasan dari sisi teknologi dan partisipasi publik, pemerintah dan aparat hukum juga perlu memperketat kontrol terhadap rantai distribusi BBM. Juga pengawasan mendadak secara berkala menjadi langkah yang penting untuk mendeteksi dan mencegah praktik yang tidak sesuai dengan standar.
Tidak hanya itu, sanksi tegas juga perlu diberlakukan bagi pelaku yang terbukti melakukan penyimpangan, baik dari sisi distribusi maupun kualitas produk yang dijual ke masyarakat.
Untuk solusi jangka panjang, peningkatan standar produksi BBM di dalam negeri menjadi langkah krusial yang harus segera dilakukan.
Dengan investasi dalam teknologi kilang yang lebih modern, Indonesia bisa menghasilkan BBM dengan kualitas yang lebih baik dan lebih konsisten.
Baca juga: Tidak perlu panik, Pertamina jamin stok elpiji 3 kg di Jateng-DIY aman hingga Lebaran
