Dugaan oplosan Pertamax, fakta atau distorsi?

id Pertamax oplosan,bbm oplosan,ron 92,ron 90,pertamina,kejagung,Pertamina patra niaga Oleh Hanni Sofia

Dugaan oplosan Pertamax, fakta atau distorsi?

Polisi memasang garis polisi di truk tangki pengangkut bahan bakar minyak (BBM) yang menjadi barang bukti saat pengungkapan kasus tindak pidana migas di Polresta Bandar Lampung, Lampung, Rabu (11/9/2024). Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung mangamankan 1.500 liter BBM oplosan, dua unit truk dan dua orang tersangka yang melakukan pengoplosan BBM jenis pertalite dengan minyak mentah illegal untuk dijadikan pertamax palsu. ANTARA FOTO/Ardiansyah/nym. ANTARA FOTO/Ardiansyah

Kualitas BBM yang lebih stabil tidak hanya akan mengurangi potensi dugaan pencampuran di lapangan, tetapi juga akan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara karena ketergantungan terhadap impor BBM dapat dikurangi.

Sejatinya, persoalan ini tidak hanya tentang apakah Pertamina mencampur BBM atau tidak, atau kerugian ratusan triliun, tetapi tentang bagaimana masyarakat bisa kembali percaya bahwa energi yang mereka gunakan benar-benar sesuai standar.

Transparansi, pengawasan, dan inovasi teknologi adalah tiga pilar utama yang harus diperkuat. Setiap kali ada celah dalam sistem, publik dengan cepat akan mempertanyakan integritas proses yang berjalan.

Dalam era digital yang memungkinkan penyebaran informasi dengan sangat cepat, kepercayaan publik terhadap perusahaan energi nasional tidak bisa dibangun hanya dengan pernyataan, tetapi harus diperkuat dengan data yang terbuka dan bisa diverifikasi secara independen.

Pertamina sebagai BUMN yang memegang peran strategis dalam ketahanan energi nasional harus melihat ini sebagai momentum untuk memperbaiki sistemnya.

Tidak cukup dengan klarifikasi verbal, tetapi harus ada tindakan nyata yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM dan lembaga terkait, juga harus bertindak cepat, memastikan bahwa regulasi dan pengawasan berjalan lebih efektif.

Kejaksaan Agung yang kini menangani dugaan kasus pencampuran BBM harus bekerja dengan transparansi penuh agar masyarakat memahami bahwa proses hukum berjalan, tanpa intervensi politik dan benar-benar berdasarkan fakta di lapangan.

Isu oplosan BBM seharusnya tidak berlarut-larut menjadi polemik yang merugikan semua pihak. Kepercayaan publik adalah aset yang tidak bisa dibeli, dan ketika kepercayaan itu mulai luntur, langkah yang diambil untuk mengembalikannya harus lebih besar dan lebih meyakinkan.

Energi bukan sekadar barang dagangan, melainkan kebutuhan fundamental yang harus dijamin keamanannya, kualitasnya, dan ketersediaannya.

Pada akhirnya, setiap tetes BBM yang mengalir dari kilang ke tangki kendaraan, bukan hanya soal angka oktan, tetapi juga tentang seberapa besar masyarakat percaya pada sistem yang mengaturnya.

Dan kepercayaan itu hanya bisa dipertahankan dengan transparansi, akuntabilitas, serta keberanian untuk terus berbenah.



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kisruh Pertamax oplosan, apa yang sebenarnya terjadi?