Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta meluncurkan aplikasi GeoTaktis atau Penyajian Data Geospasial Penduduk Berisiko untuk Kebijakan Taktis Pemerintah Kota Yogyakarta pada Senin (6/10).
GeoTaktis menjadi bagian dari program BI-Jak atau Business Intelligence untuk Kebijakan Kota Yogyakarta yang diluncurkan sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Jadi ke-269 Kota Yogyakarta.
Peluncuran yang berlangsung di Kompleks Balai Kota Yogyakarta itu dihadiri langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Septi Sri Rejeki, serta Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Ignatius Trihastono, bersama perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki, menjelaskan bahwa GeoTaktis hadir sebagai sistem yang menyajikan data geospasial penduduk berisiko untuk mendukung pengambilan kebijakan taktis.
“GeoTaktis dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan data penduduk dengan berbagai atribut yang diambil dari keluarga berisiko,” ujar Septi.
Ia kemudian menjelaskan bahwa keluarga berisiko adalah keluarga yang memiliki faktor ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan, baik dari sisi fisik, mental, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Misalnya, kondisi kesehatan keluarga, kondisi rumah yang tidak layak, sanitasi yang buruk, atau keterbatasan akses terhadap air bersih.
“Terkait dengan GeoTaktis yaitu penyajian data geospasial penduduk berisiko yang dilatar belakangi data penduduk dengan berbagai macam atribut yang diambil dari keluarga berisiko, keluarga beresiko adalah keluarga yang memiliki faktor-faktor resiko yang dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan anggotanya yang dapat berasal dari fisik, mental, sosial, ekonomi maupun lingkungan,” jelasnya.
Dengan identifikasi yang detail, pemerintah dapat memantau sekaligus memberi intervensi lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis melalui data untuk pengambilan kebijakan dalam penanganan penduduk berisiko yang lebih efisien dan tepat.
Aplikasi ini dikembangkan oleh Diskominfosan, dimoderatori oleh Disdukcapil, dan didukung data dari berbagai OPD di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga GeoTaktis ini merupakan kolaborasi lintas sektor antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Diskominfosan, Bappeda, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinsosnakertrans, DLH, hingga PDAM.
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Trihastono, menambahkan bahwa GeoTaktis merupakan hasil penggabungan data sektoral dengan data kependudukan berbasis penduduk sehingga memungkinkan untuk menyasar program ke keluarga yang memang membutuhkan.
“Kami melakukan overlay data sektoral seperti kesehatan, sosial, ekonomi, dan keluarga berencana. Karena berbasis penduduk, dimungkinkan menjangkau keluarga yang belum tersentuh oleh program dan belum teregister pada program sebelumnya. Sehingga kita tahu sasaran-sasaran inilah yang seharusnya terinformasikan dan kemudian dihantarkan ke masing-masing program,” jelasnya.
Ignatius menekankan bahwa integrasi data ini tidak hanya memperkuat efektivitas kebijakan, tetapi juga sudah terjamin perlindungan data pribadi masyarakat.
“pemanfaatan data-data ini sudah terkait dengan perlindungan data pribadi, tata kelola dan UU perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik. Juga sudah dilengkapi dengan perjanjian-perjanjian. Sehingga nanti jelas siapa yang memanfaatkan data ini dan yang bertanggung jawab.” tegasnya.
Selain berfungsi untuk mendukung intervensi program sosial dan kesehatan, GeoTaktis juga menjadi langkah penting Pemkot Yogyakarta dalam mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital. Menurut Ignatius, pengelolaan data secara digital dan terintegrasi merupakan bagian dari gerakan Smart City dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang tengah dikembangkan Kota Yogyakarta.
Beberapa data yang sudah siap dan bisa diakses dibagi menjadi beberapa faktor, yang pertama faktor kesehatan yang terdiri dari data ibu hamil berisiko, balita berisiko, penyakit tidak menular, penyakit menular. Yang kedua faktor keluarga berencana, terdiri dari jumlah KB berisiko dan keluarga KB berisiko. Yang ketiga faktor sosial ekonomi, diantaranya pendidikan kepala keluarga dan KSJPS atau keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial. Yang keempat faktor lingkungan, diantaranya keluarga dengan fasilitas buang air besar tidak layak dan keluarga dengan sumber air tidak layak. Terakhir faktor sasaran potensial program misalnya bedah rumah atau satu rumah satu sarjana.
Sistem ini mampu menampilkan visualisasi data dalam bentuk peta persebaran dengan tingkat kedalaman hingga kelurahan, RT/RW, bahkan titik koordinat. Saat diakses, GeoTaktis akan menampilkan peta persebaran penduduk berisiko dengan gradasi warna yang berbeda di setiap kelurahan. Semakin gelap warna yang terlihat pada peta, menunjukkan jumlah penduduk berisiko di wilayah tersebut semakin banyak.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengapresiasi capaian tersebut dan menyebut bahwa data GeoTaktis menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang efektif. Ia mengaku puas dengan hasil pengembangan sistem ini karena dapat menghimpun data yang luas dalam waktu relatif singkat.
“Saya bersyukur di satu sisi saya kasih waktu dalam waktu singkat bisa memiliki data satu kota dengan variabel yang banyak,” ujar Hasto.
Ia menilai, GeoTaktis memberi pemerintah kemampuan untuk menelusuri data dengan cara yang lebih dinamis. Data kependudukan yang semula statis kini dapat dihubungkan dengan persoalan riil di lapangan. Hasto menjelaskan, dengan kemampuan overlay atau tumpang tindih data, pemerintah bisa segera menentukan prioritas penanganan berdasarkan kebutuhan paling mendesak. Misalnya, ketika pemerintah ingin melaksanakan program bedah rumah di suatu wilayah, sistem ini memungkinkan untuk melihat lokasi rumah tidak layak huni sekaligus kondisi keluarga yang menempatinya.
“Misalnya dari 90 anak stunting, ternyata ada 5 keluarga yang belum punya jamban sehat. Maka fokusnya kita ke 5 keluarga itu dulu. Jadi jelas, terarah, dan cepat,” jelas Hasto.
Hasto berharap setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dapat terus dilatih dalam memahami cara membaca dan menafsirkan data spasial secara benar kemudian juga meng-overlay data dari beberapa variabel.
“Datanya sudah bagus, hanya saja mereka perlu dilatih agar bisa menjelaskannya dengan sederhana. Saya minta nanti bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar, misalnya potret satelit,” tambahnya.
Melalui peluncuran GeoTaktis, Pemerintah Kota Yogyakarta menegaskan komitmennya dalam membangun sistem pemerintahan yang transparan, inklusif, dan berbasis data. Dengan dukungan lintas sektor, GeoTaktis diharapkan menjadi tonggak penting menuju tata kelola kota yang lebih cerdas dan berkelanjutan, sejalan dengan visi pembangunan manusia Yogyakarta yang sehat, produktif, dan sejahtera.
