Pemkab Kulon Progo diminta naikan belanja langsung

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diminta meningkatkan proporsi belanja langsung di atas kisaran 40 hingga 45 persen.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Rabu, mengatakan selama ini anggaran belanja langsung hanya Rp290,293 miliar atau sekitar 35 persen, sementara belanja tidak langsung sebesar Rp591,396 miliar.

"Selama ini, APBD Kulon Progo mayoritas digunakan untuk membayar gaji pegawai diatas 60 persen. Namun tingginya belanja tidak langsung belum diikuti oleh peningkatan profesionalisme kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kami minta ada perbaikan proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung," kata Hamam.

Ia mengatakan porsi belanja langsung harus difokuskan pada program prioritas yang sudah tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) sehingga pelaksanaan bisa dilakukan secara baik sesuai dengan perencanaan. Demikian juga target yang diharapkan bisa diwujudkan demi kesejahteraan masyarakat Kulon Progo.

Menurut dia, pemkab harus memprioritaskan program atau kegiatan yang memiliki daya ungkit yang tentunya berpihak pada masyarakat seperti program gotong royong dan padat karya. Program ini akan mempercepat pencapaian RPJMD.

"Ketika ada program dan kegiatan yang sifatnya memiliki daya ungkit kepada masyarakat, maka itulah yang dilakukan penyesuaian. Diharapkan pendanaannya nanti merupakan kegiatan yang menyangkut kepedulian terhadap masyarakat," katanya.

Selain itu, kata Hamam, FPKS Kulon Progo minta pemkab melakukan efisiensi belanja barang, khususnya belanja operasi. Belanja barang harus dikurangi sebelum aset daerah masih belum tertata dengan baik dan tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Belanja operasi yang dilakukan rumah sakit daerah tidak dicatat dengan baik, sehingga menjadi temuan BPK. Untuk itu, belanja operasional harus sesuai kebutuhan," kata dia.

Ketua DPRD Kulon Progo Ponimin mengatakan sejauh ini Pemkab Kulon Progo telah melakukan 49 program pengembangan ekonomi masyarakat dan investasi sebesar Rp121,37 miliar.

Meski demikian, kata Ponimim, dewan minta pemkab meningkatkan profesionalisme kinerja pegawai dan melakukan perbaikan pelayanan kepada masyarakat.

"Selama ini, belanja tidak langsung di Kulon Progo sangat tinggi diatas 60 persen, sementara belanja langsung yang digunakan untuk pembangunan sangat kecil," kata dia.
(KR-STR)