Jakarta (Antara Jogja) - Dewan Kedelai Nasional menyatakan impor kedelai nasional seharusnya ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bukan malah diserahkan kepada swasta.
Ketua Umum DKN Benny A Kusbini di Bogor, Minggu, mengatakan, saat ini impor kedelai dilakukan oleh pengusaha yang tidak mau terjadi swasembada, dan mereka diuntungkan dengan kondisi yang terjadi sekarang antara lain bea impor nol persen.
"Impor kedelai mengapa diserahkan ke swasta? Seharusnya diserahkan ke BUMN," katanya dalam dialog pada temu media yang digelar Forum Wartawan Bulog (Forwabul).
Menurut dia, sejumlah BUMN yang dapat diserahi untuk melakukan impor kedelai seperti Perum Bulog, PT Berdikari ataupun PT RNI, selain itu bisa juga ke koperasi.
Hal senada dinyatakan Ketua Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Kopti) Kabupaten Bogor, Suhaeri bahwa tata niaga kedelai seharusnya ditangani oleh pemerintah dalam hal ini Perum Bulog.
Dia mengungkapkan, pada kurun waktu 1979-1998 saat koperasi bekerjasama dengan Bulog untuk pengadaan kedelai bagi perajin tempe dan tahu suplai selalu tersedia dengan harga terjangkau.
Meskipun harga kedelai terjangkau untuk para perajin tempe, lanjutnya, namun juga tidak merugikan petani, begitu pula dengan Bulog juga tidak rugi.
"Harga selama kurun itu harga kedelai tidak pernah turun, sehingga petani untung, tapi perajin masih mampu menjangkau dan Bulog tidak rugi," ujarnya.
Kondisi tersebut, kata Bendahara Gabungan Koperasi Tempe dan Tahu Indonesia (Gakoptindo) itu, karena pemerintah mampu mengatur atau mengendalikan harga, selain itu juga ada keterbukaan kebutuhan dan ketersediaan kedelai di lapangan.
Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir menyatakan, pemerintah seharusnya mewajibkan importir untuk menyerap kedelai dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Sisanya, kalau ada kekurangan, menurut dia, baru didatangkan dari impor, sehingga tidak memukul petani kedelai dalam negeri.
Pada kesempatan tersebut, Winarno juga mengatakan pemerintah seharusnya mengembalikan peran Bulog untuk melakukan stabilisasi harga dan melakukan impor sesuai kebutuhan produksi dalam negeri jika tidak mencukupi.
Menurut dia, petani yang menanam kedelai dalam luasan kecil-kecil tersebar di seluruh Indonesia, sedangkan kebutuhan komoditas tersebut kebanyakan ada di perkotaan.
Oleh karena itu, kata dia, diperlukan peran Bulog yang bisa membeli dan menampung serta menjual ke pengrajin tahu dan tempe.
"Pemerintah menugaskan Perum Bulog sebagai stabilisasi harga kedelai, seharusnya hanya Bulog yang mendapat kuota impor kedelai, sedangkan swasta lain harus dalam kendali Perum Bulog," ujarnya.
Dengan tata niaga tersebut, menurut Winarno, maka harga kedelai bisa dikendalikan sehingga petani, produsen dan konsumen tahu tempe akan selalu mendapat harga yang stabil.
(S025)
