PKS Yogyakarta gembleng kader tangkal pengaruh ISIS

Jogja (Antara Jogja) - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa (di) Yogyakarta melakukan penggemblengan empat pilar kebangsaan kepada para kader senior untuk menangkal masuknya paham gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"Kader senior PKS DIY digembleng empat pilar dasar negara, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemahaman empat dasar negara itu untuk mempertegas nasionalisme," kata anggota MPP PKS Sunmanjaya di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, aliran atau ajaran apapun yang berlawanan dengan empat pilar dasar negara, maka PKS menolak.

"Sikap tegas tetap melarang kader PKS dimanapun untuk menjalin kerja sama dengan organisasi terlarang ISIS," katanya.

Ia mengatakan kelompok yang mengatasnamakan atau menggunakan agama untuk menyebarkan kebencian dan permusuhan yang dianut gerakan negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) jelas dilarang pemerintah.

"Sudah seyogyanya, semua elemen masyarakat bertekad untuk menolak keberadaan ISIS di negeri ini," katanya.

Menurut dia, jika ada kader PKS yang memiliki kedekatan dengan ISIS bisa jadi hanya sebatas sesama Muslim.

"Kalau kedekatan yang ada itu hanya sesama Muslim, tapi kalau masuk kelompok ISIS itu tidak ada. Karena PKS memiliki lima konsepsi dasar partai, mulai falsafah perjuangan, aturan, AD-ART, hingga ideologi negara," katanya.

Ketua DPW PKS DIY Sukamta mengatakan ada 550 kader senior yang hadir yang diharapkan mampu meneruskan sosialisasi empat pilar dasar negara tersebut ke kader yunior PKS di DIY dan diteruskan ke masyarakat.

"Harapannya sama, jangan sampai ada masyarakat masuk menjadi bagian dari ISIS. Paham ISIS bertentangan dengan negara kita yang multikultur," katanya.

Hadir dalam penggemblengan tersebut Agoes Poernomo, anggota DPR dari Fraksi PKS. Dia mengajak seluruh kader PKS, hingga masyarakat umum untuk bersama-sama membendung dinamika masuknya ISIS di negeri ini.

"Bukan hanya pemerintah, tapi kita semua harus teguhkan kembali empat pilar kebangsaan, jangan sampai paham-paham yang bertentangan dengan idiologi bangsa menyusup ditengah masyarakat," katanya.
(V001)