Konsep Poros Maritim Dunia perlu disegarkan

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah Indonesia perlu menyegarkan kembali konsep Poros Maritim Dunia untuk mewujudkannya, karena ini bukan hal yang sederhana, saran seorang pakar hukum internasional dari Yogyakarta.

Konsepnya perlu disegarkan, yakni dengan membangun hubungan diplomatik antarnegara yang objektif dan berimbang.

"Sebab, konsep poros maritim dunia bukan sekadar jurisdiksi domestik semata, melainkan juga merupakan urusan lingkar strategis global yang tidak dapat disepelekan," kata pakar hukum internasional Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jawahir Thontowi di Yogyakarta, Selasa (11/8).

Jawahir mengatakan kerja sama bilateral hampir tidak mungkin terhindarkan dalam membangun poros maritim dunia, mengingat banyak negara lain yang lebih dahulu menerapkan konsep tersebut, seperti Tiongkok, India, Amerika Serikat, serta Jepang.

"Oleh karena itu, kerja sama bilateral dengan negara-negara adikuasa pendahulunya memang menjadi suatu keniscayaan," ucapnya.

Kendati demikian, Jawahir mengatakan bersamaan dengan pemaknaan kembali momentum kemerdekaan RI, maka praktik lobi dan negosiasi pemerintah Indonesia dengan negara-negara adikuasa dalam konteks pembangunan poros maritim tersebut tetap harus objektif dan berimbang.

Menurut dia, bentuk kerja sama atau kemitraan yang berimbang misalnya dapat diterapkan dalam konteks kerja sama Indonesia dengan Tiongkok.

Sebagai salah satu contoh negara adikuasa yang tampak bersedia membantu pembangunan poros maritim dalam bidang alih teknologi dan finansial, menurut Jawahir Tiongkok juga belum tentu steril dari ambisi atau kepentingan internal negaranya, serta kepentingan negara adikuasa lainnya.

"Sehingga, bentuk kemitraannya harus tetap objektif dan berimbang," ujar dia.

Ia mengatakan, meski Indonesia secara juridis memiliki jaminan kepastian hukum berdasarkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCOS) 1982, dengan ketentuan wilayah kedaulatan laut 12 mil landas kontinen dan ZEE 200 mil sebagai basis poros maritim, namun juga memiliki tantangan lingkar strategis regional.

"Tantangan lingkar strategis regional juga bisa kontraproduktif terhadap pembangunan poros maritim," tukasnya.

Oleh sebab itu, di sisi lain konsep poros maritim dunia yang selama ini mulai dibangun seyogianya juga harus dipandang bukan sekadar kepentingan nasional Indonesia, tetapi harus melibatkan negara-negara ASEAN lainnya.

"Poros maritim bukan hanya berorientasi memperoleh target ekonomi, perdagangan, pembangunan infrastruktur, serta budaya bahari semata, melainkan juga harus dikaitkan dengan diplomasi, keamanan, dan pertahanan kawasan ASEAN," tutur Jawahir Thontowi.

Sebelumnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Achmad Poernomo mengatakan Indonesia dinilai layak menjadi Poros Maritim Dunia seperti yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo, karena memiliki keunggulan geografis maupun demografis yang dimiliki negeri ini.

"Dari sisi geografis dan demografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera, sehingga Indonesia layak menjadi poros maritim dunia yang sangat berperan dalam perkembangan ekonomi dan industri dunia," kata dia.

Apalagi, menurut dia, Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang mempunyai potensi ekonomi mencapai 800 miliar dolar AS per tahun.

Selain itu, kata Poernomo, potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan di Tanah Air diperkirakan juga dapat menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 40 juta orang.

Sedangkan sesuai konvensi UNCLOS (Konvensi Hukum Laut PBB), luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, jauh lebih luas dibanding daratan yang hanya sekitar 1,9 juta kilometer persegi.

Namun demikian, menurut dia, potensi yang luar biasa itu belum tergali hingga optimal.



                                                                                   Selaras

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menginginkan riset bidang kelautan yang dilakukan kementeriannya selaras dengan konsep Poros Maritim Dunia.

"Saya harapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan meningkatkan peran nyata, dan para peneliti serta perekayasanya dapat menyebarkan karyanya untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," katanya di Jakarta, Selasa (11/8).

Menteri Susi mengemukakan hal tersebut dalam perayaan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang diperingati setiap 10 Agustus, berdasarkan sejarah penerbangan perdana pesawat terbang N-250 Gatot Kaca yang dilakukan di Bandung.

Ia menyebutkan selama kurang lebih satu tahun ke belakang, Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP telah banyak menghasilkan berbagai produk inovasi di bidang kelautan dan perikanan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan serta masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Susi Pudjiastuti mengatakan kerja sama infrastruktur observasi laut antara Republik Indonesia dan Prancis dalam program Pembangunan Infrastruktur untuk Ruang Oseanografi (INDESO) dilakukan untuk memperkuat Indonesia sebagai negara maritim yang memiliki kehandalan dalam mengelola sumber daya laut.

Infrastruktur itu, menurut dia, didukung dengan teknologi satelit radar, optis dan meteorologi, serta sistem observasi laut regional yang datanya telah dicakup dalam sistem beroperasi dan sudah mulai digunakan pada 2014.

Setelah pembangunan gedung infrastruktur selesai, kemudian dilakukan asistensi sistem ganda Indonesia-Perancis. Sedangkan pengelolaan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia, yang akan dimulai pada 2016.

KKP berupaya menggunakan teknologi canggih untuk pengelolaan sumber daya kelautan, seiring dengan tantangan dinamika alamiah dari laut itu sendiri, antara lain dengan pemanfaatan satelit radar yang diinisiasi bekerja sama dengan Perancis melalui proyek INDESO.

Menurut Menteri Susi, pengoperasian secara utuh aplikasi dalam INDESO diharapkan dapat membantu pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, perlindungan kekayaan biodiversitas, dan pembangunan perekonomian yang harmonis dengan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Proyek pembangunan gedung infrasruktur yang diresmikan mencakup pembangunan infrastruktur Stasiun Bumi Radar dan fasilitas pengolah datanya, serta pengembangan infrastruktur pengolah data untuk pemodelan oseanografi dan hayati laut.

Keduanya dibangun di Balai Penelitian dan Observasi Laut Perancak-Bali, sedangkan sistem basis data sebagai sistem pendukung dibangun di kantor Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan KKP di Jakarta.



                                                                          Menjaga Kedaulatan Negara

Sementara itu, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X mengharapkan Pemerintah Indonesia segera merealisasikan konsep Poros Maritim Dunia dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Sultan di Yogyakarta, Sabtu (1/8), kebijakan maritim harus segera diterjemahkan dalam bentuk aplikasi pertahanan keamanan, industri infrastruktur, maupun aspek-aspek budaya maritim yang mewarnai anak-anak Republik Indonesia.

Tantangan ke depan, kata dia, harus disambut dengan persiapan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten di bidangnya. "Sejauh ini Indonesia belum menerapkan kemaritiman dengan baik. Kampus kemaritiman juga belum dibangun," imbuhnya.

Sebelumnya, Pemda DIY mengembangkan kawasan selatan di daerah ini, sekaligus mewujudkan visa "Among Tani menjadi Dagang Layar", yakni upaya membangun peradaban berbasis daratan ke maritim, dengan menggali keunggulan lokal berupa teknologi.

Selain itu, Pemda DIY berupaya menjadikan Samudera Hindia sebagai halaman depan DIY dengan menempatkan Kabupaten Kulon Progo sebagai Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Mega proyek tersebut meliputi Pelabuhan Perikanan Tanjung Adikarta, bandara internasional, kawasan agropolitan dan minapolitan, kawasan wisata maritim, kawasan industri baja dan pelabuhan samudera untuk menfasilitasi transportasi ekspor produk-produk dari industri.

Hal ini, menurut Gubernur DIY, sesuai dengan konsep Poros Maritim Dunia yang dikemukakan Presiden Joko Widodo, yakni membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kemudian, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan melalui pengembangan industri perikanan.

Selanjutnya, pemerintah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun jalan tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim, serta melaksanakan diplomasi maritim dan membangun kekuatan pertahanan maritim.

(M008)