Kimpraswil diminta rencanakan penataan seluruh kawasan kumuh

Yogyakarta, (Antara Jogja) - Komisi C DPRD Kota Yogyakarta mendorong pemerintah daerah setempat, khususnya Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah serta Badan Perencanaan Pembangunan menyusun rencana penataan seluruh kawasan kumuh yang ada di wilayah itu.

"Perencanaan ini penting agar dana bantuan dari pusat bisa terserap lebih maksimal," kata Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Christiana Agustina di Yogyakarta, Rabu.

Pada tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh bantuan dana dari pemerintah pusat untuk penataan kawasan kumuh sebesar Rp14,5 miliar.

Namun, dana bantuan tersebut hanya bisa terserap sekitar Rp8,5 miliar atau 60 persen karena pemerintah baru memiliki perencanaan penataan di beberapa kawasan kumuh saja.

"Sayang jika bantuan yang diperoleh itu tidak bisa terserap maksimal. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyusun perencanaan di seluruh kawasan kumuh yang ada," katanya.

Pada tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta akan melakukan penataan di tujuh kelurahan yang memiliki kawasan kumuh dengan dana bantuan dari pusat. Penataan terbagi dalam empat paket pekerjaan.

Ketujuh kawasan tersebut adalah Kelurahan Gowongan, Suryatmajan, Keparakan, Brontokusuman, Warungboto, Pandeyan dan Giwangan.

Kegiatan penataan kawasan kumuh difokuskan pada pembangunan saluran air limbah, instalasi pengolahan limbah terpadu, pembangunan jalan lingkungan, dan pembangunan talud sungai.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Kota Yogyakarta Suwarto mengusulkan, perlu ditetapkan satu kelurahan atau kawasan sebagai percontohan penataan kawasan kumuh.

"Pemerintah pasti akan lebih fokus. Nantinya, penataan kawasan itu akan menjadi acuan untuk penataan di lokasi lain," katanya.

Berdasarkan data Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kota Yogyakarta, luas kawasan kumuh mencapai 278,7 hektare atau sekitar delapan persen dari total luas wilayah Kota Yogyakarta. Kawasan kumuh tersebar di 206 rukun warga di 36 kelurahan. ***3***

(E013)